Magetan — Net88.co — Perpanjangan masa penahanan enam tersangka kasus dugaan oleh kembali memantik sorotan publik. Di tengah proses hukum yang terus berjalan, desakan agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu mulai menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satu suara paling keras datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Magetan, Ardeianov/Novel. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Kejari Magetan dalam membongkar dugaan praktik korupsi dana hibah program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan Tahun Anggaran 2020–2024 hingga tuntas.
Menurut Ardeianov, penegakan hukum dalam perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menilai, kasus Pokir diduga melibatkan mata rantai yang panjang dan banyak pihak dengan peran masing-masing, sehingga penyidik dituntut bekerja lebih berani dan independen.
“Kejaksaan jangan takut terhadap intervensi dari pihak mana pun yang mencoba melemahkan proses hukum. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut uang rakyat dan dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya besar,” tegasnya kepada awak media.
Sebagaimana diketahui, Kejari Magetan sebelumnya telah menahan enam tersangka, yakni Ketua DPRD Magetan nonaktif , anggota DPRD Magetan periode 2019–2024 , anggota DPRD Magetan periode 2024–2029 , serta tiga tenaga pendamping dewan berinisial AN, TH, dan ST. Keenamnya menjalani penahanan di sejak 23 April hingga 12 Mei 2026 sebelum akhirnya masa penahanan diperpanjang.
Ardeianov menilai, publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengurai secara menyeluruh dugaan skema korupsi Pokir yang selama ini dinilai menjadi “rahasia umum” di lingkungan politik daerah. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan tidak boleh hanya menyentuh aktor lapangan atau pihak tertentu saja, melainkan harus menelusuri aliran peran, kewenangan, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati hasil dari praktik tersebut.
“Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, siapapun itu harus diproses. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penanganan kasus ini harus benar-benar memberi rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut kasus Pokir Magetan menjadi momentum penting untuk membersihkan tata kelola anggaran daerah dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan politik hanya bisa dipulihkan melalui proses hukum yang transparan dan tanpa kompromi.
GRIB Jaya Magetan, lanjut Ardeianov, akan terus mengawal jalannya proses hukum dan memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan Negeri Magetan agar tetap konsisten menuntaskan perkara hingga ke akar-akarnya. (Vha)
