MAGETAN|| NET88.CO || Program Merdeka Sarapan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Magetan, Senin (17/8/2026), justru menuai protes dari sejumlah warga.
Persoalannya bukan karena makanan tidak tersedia, melainkan sejumlah pemegang kupon mengaku tidak mendapatkan makanan meski telah datang membawa kupon yang menjadi tanda penukaran sarapan gratis.
Sejumlah warga mengaku mendatangi stan sesuai waktu penukaran yang diinformasikan, namun harus pulang dengan tangan kosong setelah diberitahu bahwa jatah makanan untuk pemegang kupon telah habis.
Ironisnya, pada saat bersamaan, makanan di beberapa stan masih terlihat tersedia. Namun makanan tersebut tidak lagi dapat ditukarkan dengan kupon dan disebut hanya diperuntukkan bagi pembeli umum.
“Jatahnya kupon sudah habis, tinggal jual umum,” ujar salah seorang warga di lokasi.
Kondisi tersebut sontak memunculkan pertanyaan mengenai akurasi pembagian kuota, mekanisme distribusi, serta pengawasan program yang sejak awal ditujukan untuk masyarakat.
Pasalnya, kupon semestinya menjadi instrumen kontrol sekaligus bentuk kepastian bagi warga yang telah mendapatkannya.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika sejumlah stan mengaku telah kehabisan porsi khusus penukaran kupon, sementara makanan yang sama masih tersedia untuk dijual kepada masyarakat umum.
Salah seorang pedagang menjelaskan bahwa jumlah makanan yang dialokasikan untuk penukaran kupon memang berbeda di setiap stan.
“Untuk pelayanan kupon habis, tapi buburnya masih. Berarti ini tinggal dijual. Dapat jatah kupon 100 porsi, tapi ada yang satu stand 50,” jelasnya.
Dengan demikian, yang habis bukan makanan secara keseluruhan, melainkan kuota makanan yang secara khusus dialokasikan untuk pemegang kupon.
Di sinilah persoalan utama muncul. Jika jumlah kuota kupon tidak sebanding dengan jumlah pemegang kupon yang diarahkan ke masing-masing stan, maka warga yang sudah memegang kupon tetap berpotensi tidak memperoleh hak yang dijanjikan dalam mekanisme kegiatan.
Sejumlah warga juga mempertanyakan ketepatan pelaksanaan penukaran. Informasi yang diterima, penukaran makanan dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.
Namun, sekitar pukul 09.45 WIB, sejumlah stan disebut sudah tidak dapat melayani pemegang kupon karena kuota makanan gratis yang dialokasikan di stan tersebut telah habis.
Situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa sistem distribusi belum sepenuhnya sinkron dengan jumlah kupon yang beredar.
Padahal, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Drs. Welly Kristanto, M.Si, selaku Ketua Panitia HUT ke-81 RI, menyampaikan bahwa Pemkab Magetan menyiapkan ribuan porsi makanan.
“Untuk kupon makan kita sediakan sebanyak 2.700,” kata Welly.
Welly sebelumnya juga menjelaskan bahwa kupon digunakan sebagai alat kontrol agar masyarakat yang hadir tidak sampai kehabisan makanan.
“Kupon ini untuk kontrol, jangan sampai masyarakat yang datang tidak kebagian makanan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan. Sebab di lapangan justru ditemukan kondisi yang berbanding terbalik: ada pemegang kupon yang tidak memperoleh makanan, sementara makanan masih tersedia untuk pembelian umum.
Tak berhenti pada persoalan pembagian makanan, sejumlah warga juga mempertanyakan mekanisme distribusi kupon.
Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan adanya perbedaan akses antara aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Magetan dengan masyarakat umum.
Sejumlah warga menduga ASN mendapatkan kupon lebih dahulu, sementara sebagian masyarakat umum justru kesulitan memperoleh kupon.
Namun, informasi tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada panitia untuk memastikan bagaimana sebenarnya mekanisme pendistribusian kupon dilakukan, berapa jumlah kupon yang diberikan kepada masing-masing kelompok, serta berapa kuota yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Yang jelas, ketika kupon telah diberikan kepada warga, muncul ekspektasi sederhana: datang sesuai ketentuan, kupon ditukar, makanan diterima.
Jika kupon justru tidak menjamin warga memperoleh makanan karena kuota di stan tertentu telah habis, maka mekanisme tersebut layak dievaluasi.
Sarapan merdeka sejatinya merupakan gagasan positif. Pemerintah hadir menyediakan makanan gratis sekaligus melibatkan pelaku UMKM dalam perayaan kemerdekaan.
Namun, program yang baik tetap membutuhkan perencanaan teknis dan pengawasan yang baik pula.
Persoalan yang muncul di lapangan semestinya menjadi bahan evaluasi serius, terutama menyangkut pendataan penerima kupon, pembagian kuota setiap stan, waktu penukaran, serta sistem pengawasan ketika kuota di satu stan habis sementara makanan masih tersedia.
Jangan sampai program yang dimaksudkan sebagai bentuk kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat justru meninggalkan kesan sebaliknya: kupon sudah berada di tangan, tetapi makanan tidak didapat.
Pemkab Magetan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pembagian 2.700 porsi tersebut. Berapa jumlah yang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat umum? Bagaimana kupon didistribusikan? Dan siapa yang memastikan pemegang kupon tidak kehilangan haknya?
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah program publik bukan hanya pada berapa banyak porsi yang disiapkan, tetapi juga berapa banyak warga yang memegang kupon benar-benar menerima apa yang telah dijanjikan. (DK)
