SURABAYA — Net88.co — Gelombang kritik terhadap tata kelola anggaran daerah di Jawa Timur kembali menguat. Kali ini datang dari yang menegaskan siap membawa sejumlah temuan dugaan penyimpangan anggaran ke ranah hukum.
Dalam agenda konsolidasi pengurus pusat yang akan digelar di Kabupaten Nganjuk pada Rabu (20/5/2026), organisasi yang bermarkas di Surabaya tersebut tidak hanya membahas pembentukan kepengurusan tingkat kabupaten/kota, tetapi juga menyiapkan langkah konkret terkait dugaan praktik korupsi yang dinilai semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah.
Berbagai sektor anggaran menjadi sorotan tajam. Mulai dari dugaan penyalahgunaan Dana Desa, Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah, hingga persoalan anggaran pendidikan yang dinilai rawan dimainkan oleh oknum tertentu demi kepentingan politik maupun pribadi.
Gens B menilai praktik penyimpangan anggaran daerah bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan sudah mengarah pada pola sistematis yang merugikan masyarakat luas. Ironisnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, masih ditemukan dugaan permainan anggaran yang justru memperkaya segelintir elite.
Sekretaris Gens B, , menegaskan bahwa forum di Nganjuk akan menjadi ruang pengumpulan sekaligus pemetaan laporan dari berbagai daerah di Jawa Timur.
“Kami akan tampung seluruh masukan dari daerah dan dirumuskan secara organisasi agar bisa menjadi aduan resmi kepada aparat penegak hukum. Ada sejumlah temuan yang sudah kami petakan dari Magetan, Tulungagung, Nganjuk, Surabaya, dan beberapa daerah lain,” ujar Yanuariyanto kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, organisasi tidak ingin hanya berhenti pada kritik di ruang publik tanpa tindak lanjut nyata. Seluruh laporan yang masuk akan dikaji secara legal sebelum diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa tekanan publik terhadap dugaan korupsi daerah mulai bergerak lebih terorganisir. Di tengah maraknya kasus korupsi anggaran yang menyeret pejabat publik dan elite politik di berbagai daerah, masyarakat sipil dinilai mulai mengambil peran lebih aktif untuk mengawasi penggunaan uang negara.
Gens B juga menegaskan tidak akan bersikap membabi buta dalam melakukan kritik. Organisasi tersebut mengaku tetap memberikan apresiasi kepada kepala daerah, birokrasi, maupun pejabat publik yang dinilai bersih dan memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
Namun bagi oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan untuk menggerogoti uang rakyat, Gens B memastikan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
“Kalau memang bersih dan bekerja untuk rakyat tentu harus diapresiasi. Tetapi kalau ada yang bermain-main dengan anggaran negara, jangan berharap masyarakat akan diam,” tegasnya.
Ekspansi kepengurusan Gens B di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dinilai bukan sekadar penguatan organisasi, tetapi juga upaya membangun jaringan pengawasan publik terhadap potensi korupsi di daerah. Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sebagian pejabat publik, gerakan kontrol sosial seperti ini dipandang menjadi alarm keras bagi penyelenggara pemerintahan agar tidak menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri. (Vha)
