PAMEKASAN, NET88.CO –
Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman mengingatkan pemerintah desa agar tidak menjadikan besarnya anggaran dan tingkat serapan sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.
Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2026 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Selasa [11/8/2026].
“Besarnya anggaran desa tidak otomatis menjamin besarnya manfaat yang diterima masyarakat,” kata Bupati Kholil.
Ia menegaskan keberhasilan desa harus diukur dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan warga. “Persoalan kita bukan apakah anggaran terserap, tetapi apakah anggaran itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bupati meminta kepala desa mengubah cara pandang dalam menyusun program. Perencanaan harus dimulai dari identifikasi masalah warga, bukan dari kegiatan yang akan dibiayai. Setelah itu baru ditentukan prioritas, program, alokasi anggaran, dan indikator hasilnya.
“Libatkan masyarakat bukan hanya saat pembangunan dilaksanakan, tetapi sejak menentukan masalah dan prioritas,” tegasnya.
Workshop ini diikuti Forkopimda, OPD, camat, kepala desa, dan pendamping desa se-Kabupaten Pamekasan. Hadir pula narasumber dari anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan, Kementerian Desa, Kanwil DJPb Jatim, dan BPKP Jatim.
Pemkab Pamekasan mendorong pemdes memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan, akuntabilitas keuangan, dan memastikan setiap program berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.(Jo)
