SUMENEP, NET88.CO – Dugaan adanya permintaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan seorang pendamping desa berinisial BB mencuat di Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut narasumber, pada Tahun Anggaran 2025 setiap desa disebut diminta atau memberikan uang sebesar Rp5 juta. Sementara pada pencairan tahap pertama Tahun Anggaran 2026, kembali disebut adanya pembayaran sebesar Rp1 juta per desa.
Menurut narasumber, uang tersebut disebut diperuntukkan untuk pembuatan RAPBDes dan SPJ. Namun, hal itu menjadi pertanyaan karena di desa telah terdapat operator desa yang selama ini membantu pekerjaan administrasi dan dokumen pemerintahan desa.
“Di desa sudah ada operator yang membantu pekerjaan administrasi. Jadi kami mempertanyakan, kalau untuk RAPBDes dan SPJ, sebenarnya pembayaran itu untuk apa dan dasar hukumnya apa?” ujar narasumber.
Kecamatan Dasuk memiliki 15 desa. Jika pembayaran Rp5 juta tersebut benar dilakukan oleh seluruh desa, nilainya mencapai Rp75 juta. Sedangkan pembayaran Rp1 juta pada 2026 jika dilakukan oleh 15 desa mencapai Rp15 juta. Dengan demikian, secara hitungan, total pembayaran yang menjadi sorotan mencapai Rp90 juta.
Besarnya nominal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang meminta, kepada siapa uang diserahkan, pekerjaan apa yang diberikan sebagai imbalannya, serta apakah terdapat dasar atau ketentuan yang mengatur pembayaran tersebut.
Sementara itu, Ketua Aliansi Sumenep Bangkit, Bagus Junaidi, yang akrab disapa Bang Edy, menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Menurut Bang Edy, apabila benar terdapat permintaan pembayaran kepada pemerintah desa yang dikaitkan dengan pendampingan, maka perlu dilakukan penelusuran untuk memastikan apakah hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan pendamping desa.
“Dugaan ini harus ditangani serius oleh aparat terkait, seperti DPMD dan Inspektorat Kabupaten Sumenep, agar pendamping desa tidak melampaui kewenangannya sebagai pendamping,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pihak berwenang melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif apabila terdapat laporan maupun bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Namun, informasi mengenai pembayaran tersebut masih berdasarkan keterangan satu kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan. Karena itu, NET88.CO belum menyimpulkan adanya pungutan yang terbukti. Diperlukan verifikasi melalui bukti pembayaran, dokumen,
NET88.CO telah berupaya meminta klarifikasi kepada BB melalui WhatsApp, namun hingga berita ini ditulis belum mendapatkan tanggapan dari bersangkutan dan kami terus berupaya membuka ruang klarifikasi.
Moo/Red
