Situbondo – NET88.CO – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kabupaten Situbondo menyoroti dugaan pengurangan dana real Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Situbondo.
Ketua DPC LPKAN Situbondo, H. Junaidi, menegaskan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait kualitas menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program MBG ini adalah program nasional untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan mengurangi kualitas menu maupun nilai real makanan yang diterima siswa,” tegas H. Junaidi.
Berdasarkan penjelasan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), total anggaran MBG memang mencapai Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, namun tidak seluruhnya digunakan untuk bahan makanan. Untuk kategori siswa SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, total pagu mencapai Rp15.000 per porsi.
Rincian penggunaannya meliputi:
Rp10.000 untuk bahan makanan atau menu siswa.
Rp3.000 untuk biaya operasional SPPG seperti distribusi, listrik, gas, air, perlengkapan dapur, dan operasional lainnya.
Rp2.000 untuk biaya sewa fasilitas, perlengkapan, serta honor atau insentif pengelola dan mitra pendukung program.
H. Junaidi menambahkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan laporan dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG di beberapa SPPG di Kabupaten Situbondo.
“Kami mendapati adanya indikasi pengurangan dana real makanan dan penurunan kualitas menu di beberapa SPPG. Data dan laporan sudah kami pegang. Dalam waktu dekat, data ini akan segera kami laporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Inspektorat, dan aparat penegak hukum agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar H. Junaidi.
Ia menegaskan bahwa LPKAN tidak ingin program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi siswa justru dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum tertentu.
“Kalau anggaran makanan seharusnya Rp10.000 tetapi real makanan yang diterima siswa jauh di bawah nilai tersebut, maka itu harus ditindak. Ini menyangkut hak anak-anak dan uang negara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC LPKAN Situbondo, Sigit, memberikan warning keras kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak bermain-main dengan anggaran MBG.
“Kami memberikan peringatan keras kepada SPPG nakal di Kabupaten Situbondo. Jangan mengurangi kualitas makanan, jangan memotong anggaran, dan jangan mencoba mencari keuntungan pribadi dari program MBG. Jika terbukti ada penyimpangan, maka harus siap berhadapan dengan proses hukum,” tegas Sigit.
Menurutnya, pengawasan terhadap program MBG harus diperketat karena program tersebut menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.
LPKAN Situbondo juga mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan audit dan pengawasan rutin terhadap kualitas makanan, standar gizi, serta penggunaan anggaran MBG di seluruh SPPG agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Penulis : Albet
