MAGETAN, NET88.CO – Isu mengenai rencana tambahan anggaran DPRD Kabupaten Magetan sebesar Rp3,5 miliar kembali menjadi perhatian. Salah satu sorotan yang muncul adalah dugaan bahwa tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan perjalanan dinas anggota DPRD.
Namun, Wakil Ketua DPRD Magetan H. Puthut Pujiono memberikan penjelasan bahwa angka Rp3,5 miliar tersebut bukan anggaran final yang telah disahkan, terlebih bukan pula angka yang secara khusus dialokasikan hanya untuk perjalanan dinas.
Menurut Puthut, Rp3,5 miliar merupakan usulan awal kebutuhan DPRD yang kemudian dilakukan pencermatan. Dari pencermatan tersebut, kebutuhan yang masih dianggap diperlukan untuk kelembagaan DPRD hanya sekitar Rp1,1 miliar.
“Tambahan anggaran di DPRD Magetan, kita kemarin menganggarkan Rp3,5 miliar untuk kebutuhan DPRD. Bukan hanya perjalanan dinas, tapi seluruh kebutuhan, ada peningkatan kapasitas dan lain sebagainya,” ujar Puthut.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah jika seluruh usulan Rp3,5 miliar diposisikan sebagai anggaran perjalanan dinas.
Justru, setelah dilakukan evaluasi, sekitar Rp2,4 miliar dari usulan awal tersebut dikembalikan ke APBD untuk dibreakdown ke kebutuhan lain, termasuk peningkatan infrastruktur.
“Ini saya meluruskan, ini cuma Rp1,1 miliar. Lainnya dikembalikan ke APBD untuk di-breakdown untuk peningkatan infrastruktur. Ini mohon diluruskan,” tegasnya.
Meski demikian, Puthut tidak menampik bahwa perjalanan dinas tetap menjadi salah satu komponen dalam kebutuhan Rp1,1 miliar tersebut.
Menurutnya, angka tersebut mencakup sejumlah kebutuhan kelembagaan DPRD, mulai dari kebutuhan rumah tangga DPRD, perjalanan dinas, peningkatan kapasitas hingga urusan kesekretariatan.
“Rp1,1 miliar itu di sini ada untuk rumah tangga DPRD, termasuk salah satunya adalah untuk perjalanan dinas, peningkatan kapasitas, urusan kesekwanan,” jelasnya.
Dengan demikian, isu mengenai Rp3,5 miliar untuk perjalanan dinas perlu ditempatkan secara proporsional. Angka Rp3,5 miliar merupakan usulan awal kebutuhan DPRD secara keseluruhan, sedangkan perjalanan dinas hanya menjadi salah satu bagian dari kebutuhan yang masuk dalam pencermatan berikutnya.
Yang juga penting, hingga saat ini belum ada kesepakatan final mengenai tambahan anggaran tersebut.
“Ini masih tahap perencanaan, belum ada kesepakatan. Kemarin kan memang kita mintanya Rp3,5 miliar, tapi setelah kita amati dan lain sebagainya, akhirnya untuk kebutuhan kelembagaan kesekretariatan ternyata cuma Rp1,1 miliar,” ungkap Puthut.
Terlepas dari koreksi angka tersebut, munculnya usulan tambahan anggaran DPRD tetap layak mendapatkan perhatian publik. Pasalnya, setiap tambahan belanja yang bersumber dari APBD harus dapat dijelaskan secara terbuka, baik mengenai kebutuhan, peruntukan maupun manfaatnya.
Terlebih, perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja yang secara rutin menjadi perhatian masyarakat. DPRD perlu memastikan bahwa setiap perjalanan dinas benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, transparansi menjadi penting. Berapa sebenarnya kebutuhan perjalanan dinas, berapa untuk peningkatan kapasitas, berapa untuk kebutuhan rumah tangga DPRD, dan berapa untuk kebutuhan kesekretariatan?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan sebelum angka Rp1,1 miliar benar-benar disepakati dalam proses perubahan APBD 2026.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata apakah tambahan anggaran DPRD sebesar Rp3,5 miliar atau Rp1,1 miliar. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk DPRD memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tidak berlebihan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Magetan. (DK)
