Bondowoso, NET88.CO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi menggelar Bondowoso Digital Days (BDD) 2026 sebagai langkah nyata mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso mulai 14 hingga 27 Juli 2026 ini menjadi momentum penguatan ekonomi digital sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Membuka kegiatan tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang modern, responsif, dan berdaya saing.
Langkah Tegas Bondowoso: Pakta Integritas Ditandatangani
“Digitalisasi harus hadir dalam pelayanan publik, ĥtata kelola pemerintahan, pendidikan, sistem pembayaran, UMKM, pertanian hingga perdagangan. Kita ingin Bondowos o tumbuh dengan pelayanan yang semakin cepat, transparan, efisien, dan akuntabel,” tegas Bupati.
Mengusung tema “Akselerasi ETPD untuk Optimalisasi PAD dan Ekonomi Digital Daerah”, BDD 2026 menjadi bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi non tunai melalui QRIS.
Menurut Bupati, transformasi digital juga menjadi strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan layanan perpajakan yang semakin mudah diakses secara digital, kepatuhan masyarakat diharapkan meningkat sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa hingga ASN menjadi teladan dalam penerapan digitalisasi serta memperluas penggunaan QRIS di seluruh wilayah Bondowoso.
“Kami berharap seluruh komponen masyarakat ikut terlibat. Pemerintah, perbankan, pelaku usaha, komunitas, media hingga masyarakat harus bersinergi agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.
Pada Opening Ceremony BDD 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso sekaligus meluncurkan sejumlah program strategis, di antaranya:
Pembayaran e-SPPT PBB-P2 berbasis digital.
Pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin Desil 1 yang telah terverifikasi mulai tahun 2026.
Penghapusan denda administrasi tunggakan PBB-P2 hingga Tahun Pajak 2025 yang berlaku sampai 31 Agustus 2026, sehingga wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya.
Deklarasi bersama dukungan terhadap transformasi digital daerah.
Bupati berharap kebijakan tersebut mampu meringankan beban masyarakat, meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di Bondowoso.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan Bondowoso Digital Days bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan kolaboratif untuk membangun budaya digital di tengah masyarakat.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan budaya pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, peningkatan PAD, dan mendorong masyarakat semakin akrab dengan transaksi digital,” katanya.
