MAGETAN || NET88.CO || Ketua DPC GRIB Jaya Magetan, Ardeianov R. S. atau yang akrab disapa Novel, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Magetan terkait belum terisinya jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) secara definitif. Sorotan itu muncul karena hingga saat ini Dinas Perhubungan masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan telah mengalami pergantian Plt hingga tiga kali berturut-turut.
Menurut Novel, kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Pasalnya, Dinas Perhubungan merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola lalu lintas, transportasi, keselamatan jalan, hingga pengaturan parkir dan pelayanan publik lainnya.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, mengapa sampai hari ini belum ada Kadishub definitif? Bahkan sudah tiga kali berturut-turut dipimpin Plt. Ini tentu menimbulkan berbagai stigma dan persepsi di publik,” ujar Novel.
Ia menilai penunjukan Plt memang diperbolehkan untuk mengisi kekosongan jabatan sementara agar roda organisasi tetap berjalan. Namun, jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama dan berulang kali, maka pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Secara normatif, Plt memang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan agar tugas organisasi tetap berjalan sampai pejabat definitif ditetapkan.
Novel menegaskan bahwa publik berhak mengetahui alasan belum dilaksanakannya pengisian jabatan definitif, terlebih pada dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menilai ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola birokrasi. Kalau memang ada proses administrasi atau tahapan yang belum selesai, sampaikan secara terbuka. Transparansi itu penting agar tidak menimbulkan asumsi liar,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk memastikan arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis dapat berjalan optimal. Menurutnya, jabatan Plt sejatinya bersifat sementara sehingga keberadaan pimpinan definitif dibutuhkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan program kerja jangka panjang.
Novel juga meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekosongan jabatan tersebut.
“Kami meminta bupati tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Dinas Perhubungan adalah dinas strategis. Masyarakat membutuhkan kepastian, dan birokrasi juga membutuhkan kepemimpinan yang definitif agar program-program pelayanan publik berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Menurut Novel, semakin lama jabatan strategis dibiarkan tanpa pejabat definitif, semakin besar pula ruang munculnya pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi secara profesional dan akuntabel. Kritik tersebut, kata dia, bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik dan transparan. (Vha)
