SUMENEP| NET88.CO
Ada fenomena menarik di kolom komentar TikTok Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo alias Mas Rio. Sejumlah warganet yang mengaku berasal dari Sumenep justru menitipkan keluhan tentang daerahnya sendiri.
Ada yang menulis lebih mengenal nama Mas Rio daripada bupati di daerahnya. Ada pula yang berseloroh, “Tukar tambah sama Bupati Sumenep bisa nggak, ya?”
Kalimat itu bisa saja dianggap sekadar gurauan. Media sosial memang sering menjadi tempat orang bercanda, membandingkan, sekaligus meluapkan kejengkelan.
Namun, ketika komentar semacam itu muncul berulang, ada baiknya pemerintah tidak hanya melihatnya sebagai kebisingan media sosial.
Ia bisa menjadi cermin tentang bagaimana sebagian warga merasakan kehadiran pemerintah.
Tetapi cermin bukanlah survei.
Komentar TikTok tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa mayoritas warga Sumenep tidak puas terhadap pemerintah daerah. Tidak pula adil menghapus berbagai program, pelayanan, kunjungan kerja, pembangunan, maupun aktivitas pemerintahan yang telah dilakukan hanya karena tidak semuanya viral di media sosial.
Justru di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Mas Rio dan Seni Membuat Pemerintah Terlihat
Mas Rio patut mendapat perhatian bukan semata karena aktif menggunakan TikTok.
Yang menarik adalah bagaimana ia memanfaatkan platform tersebut untuk membangun komunikasi yang lebih langsung dengan warga. Keluhan yang muncul di ruang digital dapat menjadi bahan respons pemerintah, bahkan ketika persoalannya berada di lapangan.
Model komunikasi seperti ini memiliki satu keunggulan penting: prosesnya terlihat.
Warga dapat melihat bahwa keluhan mereka didengar, dijawab, dan—ketika memang memungkinkan—ditindaklanjuti.
Tentu, komunikasi digital bukan ukuran tunggal keberhasilan seorang kepala daerah. Pemerintahan tetap membutuhkan birokrasi, perencanaan, penganggaran, koordinasi antar-OPD, dan penyelesaian administratif yang tidak selalu bisa dilakukan melalui kamera ponsel.
TikTok juga bukan pengganti pelayanan publik.
Tetapi Mas Rio menunjukkan satu hal yang relevan untuk kepala daerah mana pun: pemerintah tidak cukup hanya bekerja; pemerintah juga perlu membuat proses kerjanya dapat dipahami dan dirasakan warga.
Sumenep Tidak Kekurangan Pekerjaan Pemerintahan
Kritik terhadap komunikasi publik Sumenep juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memiliki agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Ada kegiatan resmi, kunjungan kerja, koordinasi dengan perangkat daerah, serta berbagai program yang tidak selalu mendapat perhatian sebesar konten media sosial.
Karena itu, membandingkan Sumenep dengan Situbondo hanya berdasarkan intensitas tampil di TikTok tentu tidak sepenuhnya adil.
Kedua daerah memiliki karakter berbeda.
Sumenep memiliki wilayah daratan sekaligus kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak ringan. Jangkauan pelayanan ke pulau-pulau memerlukan biaya, waktu, transportasi, dan koordinasi yang berbeda dibanding wilayah yang lebih terkonsentrasi.
Bupati tidak mungkin berada di setiap tempat setiap saat.
Namun teknologi membuat satu hal menjadi mungkin: suara warga tidak harus menunggu kedatangan bupati.
Inilah ruang yang masih bisa diperkuat.
Dari Seremoni ke Respons
Masalahnya bukan apakah bupati menghadiri seremoni.
Seremoni adalah bagian dari pemerintahan. Peresmian fasilitas, festival daerah, pertemuan masyarakat, dan agenda protokoler juga memiliki fungsi masing-masing.
Yang perlu ditambahkan adalah ruang komunikasi yang lebih cair.
Warga perlu memiliki saluran untuk mengatakan:
“Pak, jalan kami rusak.”
“Bu, pelayanan di sini bermasalah.”
“Pak, dermaga kami tidak bisa digunakan.”
Dan yang lebih penting, warga perlu mengetahui apa yang terjadi setelah laporan tersebut disampaikan.
Siapa yang memeriksa?
OPD mana yang bertanggung jawab?
Kapan akan ditindaklanjuti?
Jika belum bisa dikerjakan, apa alasannya?
Di titik inilah komunikasi berubah menjadi akuntabilitas.
Pemerintah Sumenep tidak harus meniru gaya Mas Rio. Tetapi pola komunikasinya bisa menjadi salah satu referensi: membuat pengaduan lebih mudah, respons lebih cepat, dan tindak lanjut lebih terlihat.
Jangan Jadikan TikTok sebagai Ukuran Tunggal
Ada risiko lain jika fenomena ini dibaca secara berlebihan.
Kepala daerah bisa terjebak mengejar viralitas. Semua persoalan ingin dijawab di depan kamera. Semua keberhasilan ingin dibuat menjadi konten.
Padahal pemerintahan yang baik tidak selalu menghasilkan video yang menarik.
Membangun jalan, memperbaiki jaringan air, memastikan layanan kesehatan berjalan, mengelola anggaran, dan menyelesaikan persoalan administrasi adalah pekerjaan yang sering kali sunyi.
Karena itu, viral bukan sinonim kinerja.
Tetapi sebaliknya, kinerja yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik juga berisiko tidak dirasakan masyarakat.
Di antara dua ekstrem itulah pemerintah perlu berdiri.
Bekerja sungguh-sungguh, sekaligus berkomunikasi secara terbuka.
“Tukar Bupati” sebagai Alarm, Bukan Vonis
Kalimat “tukar bupati” tidak perlu dibaca secara harfiah. Itu bukan mekanisme politik.
Ia juga tidak otomatis mewakili kehendak seluruh masyarakat Sumenep.
Namun ungkapan tersebut tetap layak diperhatikan karena memperlihatkan bagaimana sebagian warga membandingkan pengalaman mereka dengan pemerintah daerah lain.
Dan perbandingan itu sebenarnya sehat dalam demokrasi.
Warga berhak membandingkan.
Pemerintah berhak menjelaskan.
Media berkewajiban menguji keduanya.
Karena itu, fenomena Mas Rio seharusnya tidak membuat pemerintah Sumenep defensif. Sebaliknya, bisa menjadi kesempatan untuk bertanya:
Apa yang sudah berjalan baik? Apa yang belum diketahui warga? Dan apa yang perlu diperbaiki?
Bupati tidak harus menjadi bintang TikTok.
Tidak harus melakukan live setiap malam.
Tidak harus meniru logat, gaya, atau cara kepala daerah lain.
Tetapi warga perlu merasakan bahwa ketika mereka berbicara, pemerintah mendengar. Ketika mereka mengadu, ada respons. Dan ketika masalah belum bisa diselesaikan, ada penjelasan yang masuk akal.
Pada akhirnya, yang perlu “ditukar” mungkin bukan bupatinya.
Yang perlu ditukar adalah jarak dengan warga: dari jauh menjadi dekat, dari satu arah menjadi dua arah, dari sekadar tampil menjadi benar-benar merespons.
Dan jika itu bisa dilakukan, Sumenep tidak perlu mencari “bupati tetangga” untuk dijadikan pembanding.
Warganya cukup melihat pemerintahnya sendiridan merasa didengar.
Penulis : NET88 Sumenep
