SUMENEP NET88.CO — Dokumen kegiatan Desa Pamolokan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan belanja desa tersusun rinci hingga ke satuan kegiatan. Mulai dari pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan, pembangunan dan pengerasan jalan lingkungan serta jalan desa, hingga program kesehatan seperti desa siaga, posyandu, dan penyuluhan kesehatan, seluruhnya tercatat dengan nominal jelas.
Anggaran pembangunan jalan desa mencapai Rp 172,7 juta, sementara pengerasan jalan lingkungan permukiman tercatat Rp 49,2 juta. Program kesehatan dan sosial juga tersaji detail: penyelenggaraan posyandu Rp 71,1 juta, keadaan mendesak Rp 63 juta, serta pembinaan PKK yang muncul lebih dari satu kali dengan nominal terpisah. Bahkan kegiatan musyawarah desa—baik reguler maupun non-reguler—dibukukan dengan angka pasti.
Tak hanya belanja layanan publik, desa juga mengalokasikan dana untuk penguatan kelembagaan dan usaha, seperti pelatihan pengelolaan BUM Desa, pembentukan awal BUM Desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, hingga pengembangan sistem informasi desa yang tercatat lebih dari satu pos anggaran. Puncaknya, terdapat penyertaan modal desa sebesar Rp 152.624.640—salah satu pos terbesar di luar infrastruktur.
Namun di tengah kerapian belanja itu, satu hal justru absen: pendapatan dari pasar desa. Tidak ditemukan pos PADes yang secara eksplisit mencantumkan pemasukan dari pasar Pamolokan—baik pasar harian maupun pasar hewan Senin–Kamis yang dikenal paling ramai di Kabupaten Sumenep.
Kontras ini menajamkan pertanyaan warga. Bagaimana desa dapat membelanjakan dan menginvestasikan dana secara detail, sementara sumber pendapatan dari aset yang hidup justru tak pernah ditampilkan? Ketiadaan angka PADes pasar membuat rantai logika keuangan desa terputus di hulunya.
Pernyataan Achmad Sayadi, mantan Penjabat Kepala Desa Pamolokan, yang mengaku tak pernah ditunjukkan pembukuan penghasilan pasar, menempatkan persoalan ini bukan sekadar kekurangan administrasi. Ia menyentuh inti tata kelola: belanja diawasi, pendapatan dibiarkan gelap.
Di titik ini, masalah Pamolokan bukan lagi soal besar-kecilnya anggaran, melainkan keberanian membuka sumber uang. Tanpa itu, pasar akan terus ramai, kegiatan desa terus berjalan, tetapi PADes tetap kosong—dan publik tak pernah tahu siapa yang menikmati perputaran uangnya.
Moo/Red
