SUMENEP NET88.CO – Istilah “gratis” yang digunakan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keliru di kalangan masyarakat dan pengelola program. Kata tersebut kerap membuat sebagian pihak menganggap bahwa segala bentuk kekurangan dalam pelaksanaan adalah hal yang wajar karena bersifat cuma-cuma.
Padahal, program yang bertujuan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sekolah ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi anggaran yang signifikan. Setiap rupiah yang dikeluarkan merupakan uang rakyat, sehingga wajib dikelola dengan transparansi dan profesionalisme yang tinggi.
Di Kabupaten Sumenep, beberapa temuan di lapangan telah menarik perhatian publik. Beberapa laporan mengungkapkan adanya kasus menu sayur yang ditemukan berulat, lauk yang tidak layak untuk dikonsumsi, hingga makanan yang mengeluarkan aroma basi saat dibagikan. Selain itu, komposisi menu yang diterima siswa juga tidak selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sejumlah wali murid menyampaikan kekhawatiran mereka terkait kondisi ini. Menurut mereka, label “gratis” bukanlah alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. “Gratis tidak berarti bisa asal saja. Ini berkaitan dengan anak-anak kita di sekolah, yang menyangkut kesehatan mereka secara langsung,” ujar salah satu wali murid yang memilih tidak menyebutkan namanya.
Pengamat kebijakan publik lokal, Asmuni Bara, menilai bahwa permasalahan yang muncul tidak hanya terletak pada teknis pengelolaan dapur sekolah, melainkan juga pada sistem pengawasan dan penerapan standar operasional.
“Jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat, potensi penyimpangan—baik dari sisi kualitas bahan baku, proses distribusi, hingga pengelolaan anggaran—akan sulit dihindari dan berpotensi terulang kembali,” ujar Asmuni Bara.
Ia juga menegaskan bahwa program berskala nasional dengan dukungan anggaran besar seperti MBG harus selalu diimbangi dengan kontrol yang ketat, audit secara berkala, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Tanpa langkah-langkah tersebut, istilah ‘gratis’ berisiko menjadi tameng psikologis yang membuat ekspektasi terhadap mutu program menjadi rendah,” tegasnya.
Hingga saat berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG Kabupaten Sumenep terkait temuan menu tidak layak yang dilaporkan. Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dikomandani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep telah siap melakukan penindakan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait serta Satgas MBG segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, agar tujuan utama MBG—yaitu meningkatkan status gizi dan kualitas generasi muda—tidak terganggu bahkan tercoreng oleh praktik yang merugikan para penerima manfaat. Beberapa tokoh masyarakat lokal juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini, mengingat bahwa setiap komponen dalam MBG harus dijamin memenuhi standar keamanan dan gizi.
Pada akhirnya, yang menjadi taruhan bukan hanya citra program pemerintah, melainkan juga kesehatan anak-anak bangsa serta akuntabilitas penggunaan uang negara yang berasal dari kontribusi rakyat. “Ini bukan soal gratis atau berbayar. Ini soal tanggung jawab kita bersama terhadap masa depan anak-anak kita,” tutup Asmuni Bara.
Moo/Red
