SUMENEP NET88.CO — Fakta Foundation menggelar diskusi publik bertajuk “Iftar APBD: Ngulik Keberlanjutan APBD Sumenep yang Sehat dan Berintegritas” di Aula Kedai HK, Kabupaten Sumenep, Kamis (5/3/2026) malam. Kegiatan yang digelar setelah salat tarawih itu menjadi forum dialog antara aktivis, akademisi, mahasiswa, serta pegiat kebijakan publik untuk membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan berintegritas.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar, dosen FISIP Universitas Wiraraja Dr. Mohammad Hidayaturrahman, serta pengamat kebijakan anggaran Cak Mauli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra yang sebelumnya dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut berhalangan hadir. Pemerintah daerah kemudian diwakili oleh Ferdiansyah dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Suhermanto dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep.
Presiden Fakta Foundation Noris Sabit dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, anggaran daerah merupakan instrumen utama pembangunan yang bersumber dari uang masyarakat, termasuk dari pajak yang dibayarkan warga.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, hingga dievaluasi,” ujar Noris.
Noris juga menyayangkan ketidakhadiran Sekda Sumenep dalam forum diskusi yang dihadiri banyak mahasiswa tersebut. Menurutnya, forum semacam ini seharusnya menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi dan generasi muda.
“Kami tentu menghormati jika ada halangan. Namun kami juga sedikit menyayangkan karena forum ini dihadiri banyak mahasiswa yang ingin berdialog langsung dengan pemerintah daerah. Kehadiran Sekda sebenarnya sangat penting untuk menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam berdiskusi dengan publik,” katanya.
Selain soal transparansi, diskusi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Sumenep dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dianggap menjadi indikator penting untuk melihat efektivitas perencanaan serta penyerapan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Noris, jika SILPA terus berada pada angka yang besar setiap tahun, maka hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dari sisi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun pengawasan anggaran.
Para peserta diskusi juga menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan keterbukaan informasi anggaran, masyarakat diharapkan dapat ikut mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan fiskal daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Fakta Foundation berharap pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD sehingga kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.
Red/Moo
