SITUBONDO, NET88.CO – Status perangkat Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Rudianto bin Sunawi. Putusan tersebut membuat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjatuhkan pidana enam bulan penjara berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 K/PID/2026 jo. 621/PID/2026/PT SBY jo. 167/Pid.B/2025/PN Sit, tertanggal 18 Agustus 2026, MA telah memutus perkara pada 22 Juli 2026 dengan amar menolak permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Rudianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan.
Persoalan kemudian muncul ketika Rudianto disebut masih menjalankan aktivitas di kantor Desa Seletreng. Zainol mempertanyakan dasar hukum keberadaan yang bersangkutan di kantor desa, mengingat sebelumnya Kepala Desa telah menerbitkan surat pemberhentian sementara.
Camat akui surat pemberhentian sementara
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Camat Kapongan, Roy Hidayat, menegaskan bahwa perangkat desa tersebut seharusnya tidak boleh aktif bekerja selama surat pemberhentian sementara masih berlaku dan belum ada keputusan lebih lanjut.
“Harusnya yang bersangkutan sesuai dengan surat pemberhentian sementara dari Kades Seletreng tidak boleh aktif bekerja hingga ada keputusan lebih lanjut. Itu juga sudah tertuang dalam BA Kesepakatan beberapa bulan lalu yang disepakati oleh Kades, Camat, DPMD dan yang bersangkutan,” jelas Roy Hidayat.
Terkait langkah selanjutnya, Camat menyampaikan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Seletreng.
“Kami akan tanyakan Kades Seletreng terkait status terkini yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar, akan kami beri teguran sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Zainol minta tindakan, bukan sekadar teguran
Menanggapi pernyataan Camat, Zainol meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi dan teguran administratif. Menurutnya, putusan pengadilan dan kesepakatan pemberhentian sementara harus menjadi dasar untuk segera memberikan kepastian hukum.
“Putusan kasasi MA sudah keluar dan permohonan kasasi Jaksa ditolak. Sebelumnya juga sudah ada surat pemberhentian sementara serta berita acara kesepakatan yang melibatkan Kades, Camat, DPMD dan yang bersangkutan. Lantas, apa lagi yang ditunggu? Kami meminta aturan dijalankan secara konsisten,” tegas Zainol.
Ia juga meminta DPMD Situbondo dan Camat Kapongan menjelaskan secara terbuka dasar hukum apabila perangkat desa tersebut masih diperbolehkan menjalankan aktivitas di kantor desa.
Persoalan ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa Seletreng, Camat Kapongan, dan DPMD Situbondo. Masyarakat menunggu tindak lanjut yang jelas, bukan sekadar janji klarifikasi.
Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Surat pemberhentian sementara dan berita acara kesepakatan juga telah disebutkan oleh Camat. Kini yang ditunggu adalah kepastian status jabatan perangkat desa tersebut sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
