Sumenep, NET88.CO – Kasus terbitnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru atas nama Vanny Rosyta Aurelia (19) memantik polemik serius di Kabupaten Sumenep. Secara hukum dinyatakan sah, namun secara sosial dinilai ganjil. Dua desa—asal dan tujuan—sama-sama mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, tetapi dokumen kependudukan tetap terbit dan kini berdampak langsung pada konflik keluarga serta proses hukum di pengadilan.
Perkara ini bermula dari upaya Jailani, ayah Vanny, yang ingin membawa pulang anak perempuannya demi menyatukan kembali keluarganya. Mediasi telah dilakukan di Balai Desa Kebundadap Timur dengan melibatkan unsur Polsek Saronggi, Koramil Saronggi, dan Satpol PP Sumenep. Mediasi berjalan kondusif, namun tidak membuahkan hasil karena Vanny menolak pulang bersama orang tuanya.
Situasi semakin rumit ketika terungkap bahwa Vanny telah memiliki KTP dengan domisili Desa Kebundadap Timur, Kecamatan Saronggi. Fakta ini mengejutkan keluarga, sebab Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura, sebagai desa asal, menegaskan tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi pindah. Pernyataan senada juga disampaikan pihak Desa Kebundadap Timur sebagai desa tujuan.
Meski tanpa rekomendasi dari dua desa tersebut, KTP baru tetap terbit dan kemudian digunakan sebagai dasar permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Sumenep. Sejak saat itu, konflik keluarga tidak lagi sekadar urusan rumah tangga, melainkan berubah menjadi perkara hukum formal dengan dokumen negara sebagai pijakan utama.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep, R. Achmad Syahwan Effendy, menegaskan bahwa berdasarkan regulasi nasional administrasi kependudukan, tidak ada kewajiban rekomendasi dari desa asal maupun desa tujuan. Pelaporan ke desa, menurutnya, hanya bersifat etika administratif.
“Kami diminta memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat tanpa melanggar ketentuan. Secara aturan, warga yang sudah memenuhi syarat berhak memiliki KTP,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memang sesuai dengan norma hukum administrasi kependudukan. Namun di sisi lain, kebijakan ini memunculkan pertanyaan publik tentang konsistensi kehati-hatian negara. Untuk KTP yang hilang, warga diwajibkan membawa surat kehilangan dari kepolisian sebagai bentuk verifikasi ketat. Sebaliknya, perubahan domisili—yang berdampak besar secara sosial dan hukum—justru dapat diproses tanpa klarifikasi desa.
Persoalan ini semakin tajam ketika menyentuh Kartu Keluarga (KK). Jailani menegaskan bahwa hingga saat ini KK masih berada di tangannya, tidak pernah direvisi, dan nama Vanny Rosyta Aurelia masih tercantum sebagai anggota keluarga.
“KK itu ada di saya. Tidak pernah ada perubahan apa pun. Nama anak saya masih tetap di KK kami. Kalau begitu, saya ingin tahu, dasar apa KTP baru itu diterbitkan sementara administrasi keluarga tidak berubah sama sekali,” tegas Jailani.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sinkronisasi data kependudukan. Dalam praktik administrasi, KK merupakan dokumen induk yang seharusnya menjadi rujukan utama sebelum penerbitan atau perubahan dokumen turunan seperti KTP. Namun dalam kasus ini, KTP berubah, sementara KK tetap, menciptakan dua realitas administratif yang bertentangan dalam satu sistem negara.
Kondisi tersebut memperkuat kritik publik terhadap pendekatan pelayanan Disdukcapil yang terlalu menitikberatkan pada kecepatan layanan, namun minim kontrol sosial. Ketika perubahan domisili dapat diproses tanpa pembaruan KK, tanpa sepengetahuan keluarga, dan tanpa klarifikasi desa, maka fungsi verifikasi negara patut dipertanyakan.
Ironi kebijakan pun semakin terang. Negara bersikap sangat hati-hati pada dokumen yang hilang, tetapi longgar pada data yang mengubah status hukum dan relasi keluarga. Dalam konteks ini, kemudahan layanan justru berpotensi melahirkan ketidakpastian dan konflik yang dilegalkan oleh sistem.
Bagi keluarga Vanny, kemudahan layanan itu terasa pahit. Administrasi negara berjalan cepat, tetapi meninggalkan luka sosial dan memperlebar jarak antara anak dan orang tua. Desa sebagai penjaga realitas sosial seolah tersingkir dari proses yang justru sangat memengaruhi kehidupan warganya.
Kasus ini menegaskan satu ironi penting: apa yang sah menurut sistem belum tentu adil di tengah masyarakat. Evaluasi kebijakan Disdukcapil menjadi krusial, agar kemudahan pelayanan publik tidak berubah menjadi legitimasi konflik dan keretakan keluarga.
Penulis: Moo
Editor: Red
