MAGETAN – NET88.CO — Penguatan peran perempuan dalam politik dan pemberdayaan masyarakat menjadi agenda utama Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Magetan. Organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mulai menata langkah untuk memperkuat jaringan kader sekaligus mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2029.
Muscab yang digelar di Magetan Park, Minggu (22/11/2026), tidak hanya menjadi forum pergantian kepengurusan periode 2026–2031, tetapi juga ruang evaluasi organisasi, perumusan program kerja, serta konsolidasi untuk memperluas gerakan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKB Siti Mukiyarti, Bupati Magetan Nanik Sumantri, Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asiyah, jajaran pengurus DPC PKB Magetan, kader, pengurus BKMT, serta badan otonom PKB.
Dalam forum tersebut, perhatian khusus diarahkan pada bagaimana organisasi perempuan tidak sekadar menjadi pelengkap struktur partai, melainkan memiliki kekuatan nyata dalam pengorganisasian masyarakat, advokasi, hingga pencapaian posisi strategis dalam politik.
Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKB, Siti Mukiyarti, menegaskan bahwa Perempuan Bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal perjuangan partai sekaligus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kekuatan organisasi harus dibangun melalui gerakan yang nyata, bukan hanya aktivitas seremonial.
Ia mendorong seluruh kader agar mampu membangun kedekatan dengan masyarakat dan menjadikan organisasi sebagai ruang pengabdian.
“Perempuan Bangsa harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Kita harus bergerak bersama, membangun kebersamaan, dan terus berkontribusi agar PKB semakin kuat serta mampu meraih kemenangan di Kabupaten Magetan,” ujar Siti Mukiyarti.
Siti juga menekankan pentingnya pembenahan struktur organisasi secara menyeluruh. Instruksi dari DPP Perempuan Bangsa, kata dia, mencakup penguatan kepengurusan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar gerakan organisasi tidak berhenti di tingkat elite.
Selain konsolidasi, agenda politik perempuan juga menjadi perhatian serius. Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pencalonan legislatif dinilai harus ditingkatkan menjadi target nyata dalam perolehan kursi.
“Target kita bukan sekadar memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif. Kita ingin keterwakilan perempuan di parlemen juga mencapai 30 persen. Artinya, perempuan harus dipersiapkan, diperkuat kapasitasnya, dan didorong agar benar-benar mampu memenangkan kontestasi,” tegasnya.
Menurut Siti, kerja politik menuju 2029 harus disiapkan sejak sekarang melalui pengorganisasian kader, pemetaan potensi, penguatan basis masyarakat, serta kerja pemenangan yang terukur dan berbasis data.
Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, menyebut Muscab menjadi titik awal pengenalan Perempuan Bangsa secara lebih terbuka kepada masyarakat Magetan. Ia mengakui pembentukan dan pengembangan organisasi di daerah tersebut sempat mengalami keterlambatan dibanding sejumlah wilayah lainnya.
Namun, melalui Muscab ini, Perempuan Bangsa diharapkan mulai mengambil peran lebih luas, tidak hanya dalam aktivitas politik, tetapi juga dalam persoalan sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Harapannya, Perempuan Bangsa bisa menjadi wadah yang menginspirasi teman-teman perempuan PKB untuk berkontribusi, saling menguatkan, dan bergerak bersama di tengah masyarakat,” kata Riyin.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Griya Curhat Keluarga, sebuah layanan yang dirancang sebagai ruang pengaduan, konsultasi, pendampingan, dan pencarian solusi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan keluarga.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi tempat bagi perempuan maupun masyarakat lainnya untuk menyampaikan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, serta persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Riyin menilai, keberadaan ruang pengaduan semacam ini penting agar masyarakat yang menghadapi persoalan tidak merasa sendirian dan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan.
“Kita ingin setelah ini terbuka terhadap berbagai aduan masyarakat di Magetan. Perempuan Bangsa harus bisa hadir memberikan pendampingan, membantu mencari solusi, dan memberikan perhatian kepada mereka yang sedang menghadapi persoalan,” ungkap legislator PKB tersebut.
Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Sumantri mengingatkan bahwa Muscab harus dimaknai sebagai momentum memperkuat komitmen, bukan sebatas agenda formal organisasi atau pergantian kepengurusan.
Ia berpesan kepada pengurus yang nantinya menerima mandat agar menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, menjaga komunikasi, serta tidak mengabaikan peran pembina dan penasihat dalam menyelesaikan persoalan organisasi.
“Ketika sudah menerima amanah, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan melupakan pembina maupun penasihat. Kalau ada kesulitan atau hal yang perlu dibahas, jangan ragu untuk melibatkan mereka dan menyelesaikannya melalui musyawarah,” pesan Nanik.
Bupati juga menyambut positif program Griya Curhat Keluarga yang dinilai memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga dan sosial. Pemerintah daerah, menurutnya, terbuka untuk membangun sinergi dengan Perempuan Bangsa selama program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, kami mengucapkan selamat kepada pengurus Perempuan Bangsa. Pemerintah siap berkolaborasi dan berharap seluruh program maupun tanggung jawab organisasi dapat dijalankan dengan baik,” tutur Nanik.
Muscab Perempuan Bangsa Magetan ini menjadi penanda dimulainya penguatan organisasi dengan dua fokus utama, yakni memperluas pengabdian sosial melalui program pendampingan masyarakat serta menyiapkan kader perempuan yang memiliki kapasitas dan daya saing dalam politik.
Target 30 persen perempuan di parlemen pada 2029 menjadi tantangan yang tidak cukup dijawab dengan pemenuhan kuota pencalonan. Dibutuhkan konsolidasi, kaderisasi, kerja nyata di tengah masyarakat, dan strategi politik yang berkelanjutan agar perempuan tidak hanya hadir dalam daftar calon, tetapi juga mampu memperoleh kepercayaan pemilih dan menduduki kursi legislatif.
Jika agenda tersebut dapat dijalankan secara konsisten, Perempuan Bangsa Magetan berpeluang menjadi wadah penguatan perempuan, baik dalam ruang sosial maupun dalam menentukan arah kebijakan publik. (Dk)

