Berita  

Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Babel, Adet Mastur : Pansus Akan Mengeluarkan Rekomendasi Ke Pemerintah

Yogyakarta – Selain Pariwisata Pantai dan Bahari, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi wisata alam yang menarik dan diharapkan mampu menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dan pembangunan di daerah.

Pengembangan sektor pariwisata seperti wisata alam di dalam kawasan hutan yang dikelola pemerintah DIY mendapat apresiasi dan menjadi perhatian serius Panitia Khusus Izin Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

” Kawasan hutan yang dikelola yogjakarta merupakan kawasan hutan yang di manfaatkan/dijadikan sebagai kawasan industri maupun kawasan wisata yang mampu membangkitkan sektor ekonomi dan pendapatan bagi daerah hingga miliar rupiah”, kata, Ketua Pansus izin pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan DPRD Bangka Belitung Adet Mastur, SH, MH, selasa (11/10/2022).

BACA JUGA :  Ahmadlyah : Jadikan Peringatan Maulid Nabi SAW Sebagai Wujud Syukur atau Rasa Keimanan Umat Muslim kepada Nabi Muhammad SAW

Menurutnya, Potensi alam Bangka belitung yang masuk dalam kawasan hutan tak kalah menarik untuk dijadikan dan dikelola menjadi wisata alam, seperti ada air terjun , pegunungan bahkan wisata religi maupun wisata sejarahnya.

BACA JUGA :  Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat)

“ini yang belum kita kembangkan. Maka dari itu kedepannya kita bisa membatalkan / menganulirkan izin-izin yang dikeluarkan pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan ke pemerintah daerah seperti HTI”, tegasnya.

Menurutnya, Perizinan hutan tanaman industri (HTI) yang telah mendapatkan izin belasan tahun yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa untuk memanfaatkan dan mengelola didalam kawasan hutan tersebut.

BACA JUGA :  Mou KUA PPAS 2023 Di Tunda, Ketua DPRD Herman Suhadi Sampaikan Ini

“Harapan kita Pansus ini nantinya akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan ke pemerintah pusat untuk membatalkan/menganulirkan kembali izin-izin yang tidak dimanfaatkan, Mubazir. Nanti intinya kita serahkan ke masyarakat, apakah lewat hutan kemasyarakatan (HKM) nya , atau dijadikan Hutan desa (HD), kita jadikan jasa lingkungan (Jasling). Yang terpenting perhutanan sosial ini akan kita berikan kepada masyarakat”, tegasnya.