SUMENEP NET88.CO – Dinamika penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Sumenep kian memantik sorotan. Beredarnya flyer ucapan selamat kepada Agus Dwi Saputra sebelum ada pengumuman resmi memunculkan kritik keras dari sejumlah kalangan.
Pasalnya, proses seleksi Sekda bukanlah kontestasi politik seperti pemilu atau pilkada yang identik dengan atribut dukungan, baliho, dan selebaran ucapan kemenangan. Sekda adalah jabatan birokrasi karier yang ditentukan melalui mekanisme administratif dan kewenangan kepala daerah, bukan melalui perang opini di ruang publik.
“Ini bukan pemilu atau pilkada dengan flyer bertebaran. Ini seleksi jabatan birokrasi yang harus dijaga etika dan marwahnya,” tegas Bagus Junaidi yang akrab disapa Edy Dewa.
Menurutnya, ketika flyer ucapan selamat beredar sebelum keputusan resmi diumumkan, publik wajar bertanya-tanya. Apakah ini sekadar ekspresi dukungan berlebihan, atau ada upaya membangun persepsi seolah keputusan sudah final?
Dalam struktur pemerintahan, penetapan Sekda merupakan hak prerogatif Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo yang harus diumumkan melalui jalur resmi. Jika ruang publik lebih dulu dipenuhi klaim simbolik, hal itu dinilai berpotensi menekan proses dan menciptakan opini yang sulit dikendalikan.
Sejumlah pengamat lokal menyebut, manuver komunikasi seperti ini justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat legitimasi, langkah prematur berisiko menimbulkan kesan bahwa proses hanya formalitas. Dalam birokrasi, persepsi semacam itu bisa menggerus kepercayaan ASN dan masyarakat.
Kontras dengan riuhnya perbincangan seputar satu nama, dua kandidat lainnya justru memilih sikap tenang. Mereka nyaris tidak terdengar melakukan manuver terbuka, seolah membiarkan proses berjalan apa adanya. Perbedaan pendekatan ini memunculkan penilaian bahwa kontestasi seharusnya disikapi dengan kedewasaan, bukan dengan simbol-simbol yang menyerupai kampanye.
Edy Dewa menambahkan, jabatan Sekda bukan sekadar kursi administratif. Ia adalah penggerak utama birokrasi daerah, penghubung antara kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan teknis di lapangan. Karena itu, prosesnya harus steril dari kesan adu cepat membangun opini.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, ke depan setiap seleksi jabatan bisa berubah menjadi ajang perang persepsi. Itu bukan tradisi yang sehat bagi birokrasi,” ujarnya.
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait beredarnya flyer tersebut. Publik menunggu penjelasan yang tegas, agar proses penentuan Sekda benar-benar berdiri di atas profesionalitas, bukan di atas euforia yang mendahului keputusan.
Moo/Red
