Situbondo, NET88.CO – Upaya penyelesaian persoalan Bantuan BLT Kesra dan pemberhentian Kepala Dusun Trebungan Selatan, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, membuahkan hasil. Dalam rapat mediasi yang digelar pada Kamis, 23 Juli 2026 di Kantor Kecamatan Mangaran, seluruh pihak yang hadir menyepakati sejumlah poin penting yang dituangkan dalam berita acara.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Teguh Wicaksono, SE, Camat Mangaran Titik Suwarni, S.STP., M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMD Karel Ubaidillah, M.Kes, Kepala Desa Tribungan Noer Hasan, Kepala Dusun Trebungan Selatan Abdul Razek, serta Ketua Umum LSM PERKASA H. Sadiq.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD menegaskan bahwa Abdul Razek telah benar menandatangani surat pengunduran diri sebagai Kepala Dusun Trebungan Selatan.
Sementara itu, Abdul Razek membenarkan telah menandatangani surat pengunduran diri. Namun, ia menyampaikan harapan agar nama baiknya dipulihkan di hadapan masyarakat melalui klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Tribungan dan disaksikan oleh DPMD Kabupaten Situbondo, Kecamatan Mangaran, Ketua Umum LSM PERKASA, serta media. Ia juga meminta agar hak-haknya sebagai perangkat desa, termasuk penghasilan tetap (Siltap) yang menjadi haknya sesuai ketentuan, dapat dipenuhi.
Ketua Umum LSM PERKASA, H. Sadiq, menyatakan siap mengawal proses penyelesaian perkara hingga tuntas. Ia juga menyampaikan bahwa pencabutan laporan masyarakat di Polres Situbondo akan dilakukan setelah proses pemberhentian Abdul Razek sebagai Kepala Dusun telah selesai sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, Kepala Desa Tribungan Noer Hasan menyatakan kesediaannya memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait nama baik Abdul Razek setelah proses pemberhentian selesai. Menurutnya, keputusan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menilai terdapat kelalaian dalam penyampaian informasi mengenai BLT Kesra.
Analis Kebijakan Ahli Muda DPMD Kabupaten Situbondo, Karel Ubaidillah, menegaskan bahwa hak penghasilan tetap (Siltap) Abdul Razek yang belum dibayarkan selama proses pemberhentian tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan.
Ia juga menjelaskan bahwa proses administrasi pemberhentian harus dilakukan kembali dari awal sesuai prosedur yang berlaku.
Berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
