SUMENEP, NET88.CO – Antrean panjang kendaraan roda empat yang didominasi mobil pengguna BBM jenis solar di SPBU 54.694.02 Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, menuai keluhan dari para sopir. Mereka berharap pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera turun tangan untuk menangani persoalan tersebut.
Panjangnya antrean dinilai bukan sekadar persoalan waktu, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas kerja dan menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan.
Salah seorang sopir, Jupri, mengaku sudah hampir seharian mengantre demi mendapatkan BBM di SPBU tersebut.
“Saya sudah hampir seharian antre untuk mendapatkan BBM di pom ini. Bagaimana saya bisa bekerja kalau seperti ini?” keluh Jupri.
Menurutnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah justru habis di antrean BBM. Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri bagi sopir yang penghasilannya bergantung pada aktivitas kendaraan setiap hari.
Kerugian Ekonomi Masyarakat Kecil
Antrean yang berlangsung lama dikhawatirkan berdampak pada pendapatan sopir, biaya operasional kendaraan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan solar untuk bekerja.
Bagi sopir angkutan maupun pelaku usaha kecil, waktu merupakan bagian penting dari produktivitas. Ketika kendaraan harus berhenti berjam-jam untuk mendapatkan BBM, pekerjaan tertunda dan peluang memperoleh penghasilan pun dapat berkurang.
Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait dan Pertamina diminta segera mengevaluasi kondisi penyaluran solar di SPBU 54.694.02 Pamolokan.
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab panjangnya antrean tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan ketersediaan pasokan, pola distribusi, meningkatnya permintaan, atau faktor lainnya.
Pemerintah dan Pertamina Jangan Tutup Mata
Pemerintah dan Pertamina diharapkan melakukan pengecekan langsung di lapangan, memastikan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, serta mengevaluasi mekanisme penyaluran agar antrean tidak terus berlarut-larut.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi, apabila menjadi jenis BBM yang disalurkan, diberikan kepada konsumen yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini perlu ditangani secara serius karena menyangkut kelancaran masyarakat dalam bekerja dan mencari nafkah. Jangan sampai waktu produktif masyarakat kecil terus terbuang hanya untuk mengantre BBM tanpa kepastian.
Moo/Red
