SUMENEP, NET88.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam evaluasi nasional Februari 2026. Keputusan ini diambil menyusul temuan berulang menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat 47 kasus tersebar di tiga wilayah kerja: Wilayah I sebanyak 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian. Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah penghentian sementara merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. Setiap dapur yang terbukti melanggar standar diwajibkan menghentikan operasional hingga proses evaluasi dan perbaikan tuntas dilakukan.
SPPG Jadung Dungkek Ikut Disuspend
Di Kabupaten Sumenep, SPPG Sumenep Dungkek Jadung yang berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatus Syibyan turut masuk dalam daftar yang dihentikan sementara.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya foto menu MBG yang diterima siswa salah satu SD di wilayah Dungkek dan masifnya pemberitaan dari media net88.co . Dalam foto terlihat sayur yang diduga berulat serta porsi makanan yang dinilai sangat minim. Temuan tersebut memicu kekecewaan wali murid dan masyarakat, bahkan menimbulkan dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi menu di lapangan.
Menindaklanjuti surat dari pimpinan BGN RI, pihak SPPG Jadung Dungkek menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah melalui pesan WhatsApp bahwa mereka dihimbau untuk melakukan maintenance dan menyelesaikan beberapa permasalahan teknis laporan.
SPPG menyatakan libur distribusi atau berhenti operasional sementara selama satu minggu, terhitung mulai Senin hingga Sabtu, 7 Maret 2026, dan akan kembali beroperasi pada Senin, 9 Maret 2026.
Meski disebut sebagai langkah perbaikan teknis, publik kini menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari BGN. Masyarakat berharap, sebelum operasional kembali dibuka, seluruh standar kebersihan, kualitas bahan pangan, serta kelayakan gizi benar-benar dipenuhi.
Program MBG sejatinya dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, pengawasan ketat dan akuntabilitas menjadi kunci agar tujuan program tidak tercoreng oleh pelanggaran standar mutu.
Moo/Red
