SUMENEP NET88.CO — Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dungkek menjadi sorotan tajam publik menyusul rangkaian persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Setelah temuan sayuran berulat belatung di SD Negeri Romben , kini muncul kritik baru terkait menu MBG yang dinilai menyerupai “paket hemat” dan tidak sebanding dengan anggaran program.
Paket MBG bermasalah tersebut diketahui berasal dari SPPG Dungkek–Jadung yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyatus Shibyan. Temuan ulat belatung pada sayuran membuat sejumlah siswa menolak mengonsumsi makanan, sementara pihak sekolah menghentikan konsumsi sebagai langkah pencegahan demi menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik.
Belum reda polemik tersebut, menu MBG yang disalurkan pada hari Sabtu kembali menuai kritik. Paket makanan yang diterima siswa dilaporkan hanya berisi roti berukuran kecil, susu kemasan merek Eta Good, serta satu butir telur. Komposisi menu ini dinilai tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang dan tidak sepadan dengan nilai anggaran MBG yang telah ditetapkan pemerintah.
Asmuni, mantan relawan Presiden Joko Widodo dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP), menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan MBG di tingkat SPPG.
“Kalau menunya hanya roti kecil, susu kemasan, dan telur, publik wajar menyebutnya menu paket hemat. Padahal dalam skema MBG, biaya operasional dapur sampai distribusi sudah dianggarkan tersendiri, sehingga kualitas menu seharusnya tidak ditekan,” tegas Asmuni, Jumat (24/1/2026).
Menurut Asmuni, MBG tidak boleh dijalankan dengan pendekatan efisiensi berlebihan yang berujung pada penurunan kualitas makanan. Program ini, kata dia, merupakan mandat negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, bukan ruang untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya.
“Jangan sampai program gizi untuk anak-anak justru berubah menjadi ajang menekan biaya. Setiap rupiah di menu MBG harus kembali ke anak-anak, bukan hilang di tengah,” ujarnya.
Sebagai pelaksana langsung di lapangan, SPPG Dungkek dinilai memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan pangan, kecukupan gizi, serta kesesuaian menu dengan anggaran. Temuan sayur berulat yang disusul menu minimalis dinilai sebagai sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh.
Asmuni mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep segera melakukan audit total terhadap SPPG Dungkek, meliputi pengadaan bahan pangan, penyusunan menu, struktur biaya, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kesehatan diminta turun langsung memastikan penerapan standar higiene sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi di dapur SPPG.
Sorotan juga diarahkan pada mekanisme pendampingan lintas sektor, termasuk keterlibatan unsur TNI dan Polri, yang diharapkan mampu memperkuat pengawasan di lapangan. Namun munculnya temuan berulang justru memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Koordinator SPPG Kabupaten Sumenep belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi media terkait temuan sayur berulat maupun kritik terhadap menu MBG di wilayah Dungkek.
Moo/Red
