SAMPANG.NET88.CO – Aroma penyimpangan dalam perencanaan proyek fisik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang semakin menyengat. Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) membeberkan dugaan kuat adanya pola monopoli, pengondisian, hingga penggunaan konsultan siluman yang dinilai mengacaukan integritas dokumen teknis.
Dokumen yang dihimpun GASI menunjukkan gejala mencolok, RAB yang hampir seragam, gambar teknis yang kembar, hingga proyek yang disebut tidak pernah disurvei, tetapi dokumennya tampak “sempurna”.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, bahkan menyebut temuannya sebagai “anomali masif” dalam proses perencanaan.
“Struktur dan volume RAB terlalu mirip. Ada lokasi yang tak pernah didatangi, tapi dokumennya lengkap. Ini mengarah ke dugaan copy paste massal,” ungkapnya di Sampang.
Menurut Rifa’i, seragamnya dokumen teknis yang seharusnya berdasarkan kondisi faktual sekolah seperti karakter tanah, kebutuhan sarana, dan perbedaan lingkungan menunjukkan ada sesuatu yang tidak wajar sejak awal perencanaan.
Tak berhenti di sana, GASI juga menyoroti dugaan penggunaan badan usaha yang hanya dipinjam namanya. Beberapa CV disebut tercantum sebagai penyusun dokumen, namun tidak pernah melakukan pekerjaan teknis.
“Jika benar ada pinjam bendera, maka ini pelanggaran serius dan sangat berisiko bagi pertanggungjawaban teknis,” tegasnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, GASI mengungkap munculnya figur eksternal yang diduga ikut mengendalikan alur penugasan perencana. Figur ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan seorang pejabat tinggi di level daerah, sehingga memantik dugaan intervensi yang mematikan independensi perencanaan.
Seorang sumber internal dari salah satu CV pemenang paket pekerjaan mengonfirmasi adanya praktik yang tidak lazim. Ia menyebut ada dokumen yang datang “jadi” tanpa proses teknis yang semestinya.
“Ada dokumen yang tinggal disodorkan untuk ditandatangani. Staf teknis tidak dilibatkan penuh. Konsultan pun kadang cuma formalitas,” ujarnya.
Sumber tersebut juga mengakui keberadaan instruksi yang datang dari luar dinas mengenai siapa yang harus menangani perencanaan.
GASI mengklaim telah mengamankan bukti awal salinan RAB, gambar teknis, kesaksian internal, hingga pengecekan lapangan dan siap melaporkannya ke Ombudsman RI untuk meminta investigasi mendalam.
Rifa’i mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk melakukan pemeriksaan internal dan segera menghentikan pola yang berpotensi merugikan negara serta merusak kualitas pembangunan pendidikan. (Fit)
