Berita  

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang

Jakarta, NET88.CO
Rancangan Undang Undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP pada hari Selasa, 6/12/22.

Menteri Yasonna menjelaskan,” Pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia”.

Inilah pengesahan KUHP yang di seminasikan narasinya agar diposting (bukan repost/share/retweet) di kanal media sosial milik instansi dan pribadi secara serentak pada Selasa (06/12/2022) dengan mendahului posting sebelum waktu yang telah di tentukan, dan tidak dengan melakukan modifikasi konten yang diberikan,Ujar Menteri Yasonna.

Hal tersebut disampaikan Menteri HUKUM dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan tentang pengesahan atas RUU KUHP yang dilaksanakan di dalam rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan”
Pengambilan keputusan atas RUU
KUHP”.

” RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang Undang,” Kata Menteri Yasonna.

Masih lanjut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa, pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

“Alhamdulillah, puji syukur Tuhan kita patut berbangga karena telah berhasil memiliki
KUHP sendiri, hasil pemikiran anak bangsa. Dimana dalam masa berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sejak tahun 1918, jika dihitung sampai saat ini, sudah 104 tahun. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaharuan hukum pidana sejak 1963. Ini prestasi besar kita semua!” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

BACA JUGA :  Lapas Kelas IIA Pamekasan Resmi Miliki Klinik Pratama L'SAN

Menurut Yasonna, KUHP produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi
dengan kondisi, perkembangan situasi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia
saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

“KUHP produk Belanda tidak relevan lagi dengan kondisi terkini Indonesia.
Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” katanya.

Yasonna menjelaskan bahwa RUU KUHP yang baru saja disahkan telah melalui
pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Dan Pemerintah juga DPR telah mengakomodasi berbagai masukan, ide dan gagasan dari masyarakat luas.

“RUU KUHP telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan di seluruh
penjuru Indonesia. Saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan rekan rekan DPR RI, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh
masyarakat atas partisipasi dan dukungannya dalam momen bersejarah ini,” Tandasnya.

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak
berjalan mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal
yang dianggap kontroversial, di antaranya pasal penghinaan Presiden, pidana
kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran terlarang
komunis. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud
telah melalui kajian akademis yang berulang dan komprehensif,Paparnya Yasonna.

BACA JUGA :  Diikuti Ratusan Peserta, Peringatan HAB ke 77 Selenggarakan JJS

Selanjutnya Yasonna menghimbau bagi pihak-pihak yang tidak sependapat
dengan beberapa substansi di dalam KUHP yang baru ini, dapat
menyampaikannya melalui mekanisme pengajuan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK) disertai alasan yang reasonable.

“RUU KUHP mungkin saja tidak disetujui 100 persen. Apabila masih ada para
pihak yang tidak sependapat, silakan mengajukan gugatan ke MK,” tegasnya.

Perluasan Jenis Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Menteri Yasonna selanjutnya menjelaskan bahwa pengesahan RUU KUHP tidak
sekedar menjadi momen historis bagi bangsa Indonesia. RUU KUHP menjadi titik
awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-
jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Masih lanjut Yasonna menambahkan, terdapat tiga pidana yang diatur di dalamnya, yaitu pidana pokok,
pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Jadi di dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana , pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

“Perbedaan yang mendasar, RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati
sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang diancamkan secara
alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman
mengenai keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana
penjara terhadap pelaku tindak pidana.

BACA JUGA :  Putri Pimred Media Nasional Cakrawala Dipinang Lelaki Sragen Jateng

Keadaan keadaan tersebut antara lain,
jika terdakwa adalah anak, baru pertama kali melakukan tindak pidana, termasuk
terdakwa telah berusia diatas 75 tahun, dan beberapa keadaan lainnya,Urainya.

“Meskipun demikian, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan-
keadaan tertentu, yaitu terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara
lima tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum
khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan
perekonomian negara,” katanya.

Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa
pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan Hakim,
pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat
setempat.

Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi Tindakan, sebagai perwujudan nyata
dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia.

Contohnya, RUU KUHP mengatur tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada seseorang dengan
disabilitas mental atau intelektual dan terakhir, di dalam UU KUHP mengatur juga badan hukum atau korporasi sebagai
pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana
pokok, pidana tambahan, dan Tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-
orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki
kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik
manfaat. (Dewa)