Diduga Sistem Kepemimpinan Internal Tidak Sehat, Penolakan Rencana Kenaikan Gaji Direksi Perumdam Lawu Tirta Semakin Memanas

Magetan – Net88.co,- Permasalahan yang saat ini tengah menjadi bahan pembicaraan, terkait adanya penolakan dari ratusan karyawan tentang rencana kenaikan gaji direksi Perumdam Lawu Tirta Magetan yang terkesan ada kesenjangan ternyata belum usai.

Diduga adanya kurangnya keterbukaan dan ketransparan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) menjadi pemicu utama timbulnya gejolak yang ada ditubuh internal perusahaan.

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya forum sosialisasi yang ternyata mengarah pada audensi dengan melibatkan sejumlah pihak yakni, jajaran Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perumdam. Jum’at pagi, (02/12/2022).

Berempat di Gedung Pertemuan Kantor Perumdam Lawu Tirta Magetan audensi tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Namun terbatasnya waktu karena menjelang sholat Jumat menjadikan sejumlah karyawan merasa kecewa, karena dinilai audensi tidak menemukan solusi dan titik terang. Bahkan muncul dugaan bahwa petinggi Perumdam terkesan tidak serius dalam menyikapi permasalahan yang ada. Hal itu dibuktikan dengan adanya sikap bungkam yang ditunjukkan para Direksi saat jalannya audensi.

BACA JUGA :  Ketua Kalis "Bupati Magetan Anti Kritik, Ada Upaya Pembenturan Melalui Press Release Media"

Ketidakpuasan jalannya audensi juga ditunjukkan oleh sejumlah karyawan dengan sering melontarkan sorakan atau teriakan memprotes proses audensi yang disinyalir jalan ditempat.

Sebagai informasi, audensi antara pihak direksi dan karyawan Perumdam Lawu Tirta tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Perumdam Elmi Kurniarto Widodo.

Sempat beberapa waktu lalu ramai diberitakan disejumlah media massa terkait kesenjangan rencana kenaikan gaji pegawai antara karyawan dan direksi yang dinilai janggal dan tidak berkeadilan, ratusan karyawan yang diwakili oleh Paguyuban Tirta Lawu melayangkan surat ke Bupati Magetan namun belum ada tanggapan.

Saat ditemui usai audensi, Karyawan Perumdam Lawu Tirta yang diwakili oleh Paguyuban Tirta Lawu mengatakan adanya ketidaktransparan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) menjadi pemicu utama timbulnya konflik internal ditubuh perusahaan.

Menurutnya hasil audensi yg dilakukan pada hari ini bukan merupakan forum kesimpulan atas permasalahan yg muncul Karena penyusunan RKAP yang telah disusun beberapa waktu lalu dilakukan secara sepihak dan tidak melibatkan stakeholder di internal perusahaan, Sehingga perlu adanya peninjauan dan revisi ulang.

BACA JUGA :  Oknum Pendamping PKH di Sampang Diduga Menjadi PPK dan PPS

“Hasil hari ini bukan merupakan suatu kesimpulan, karena nyatanya belum ada solusi yang jelas untuk menyelesaikan persoalan ini, ditambah lagi dari pihak direksi semuanya bungkam, tidak ada penjelasan maupun klarifikasi terkait masalah ini,” kata Asmar selaku perwakilan Paguyuban Tirta Lawu.

Lebih lanjutnya, yang perlu menjadi catatan, bahwa 2 tahun masa kepimpinan Direksi Perumdam Lawu Tirta yang baru banyak kebijakan yang di buat dengan sepihak artinya tidak ada keterbukaan atau ketransparan, sehingga hal tersebut memunculkan sebuah dugaan adanya sistem organisasi yang tidak sehat yang terjadi dalam internal perusahaan yang dapat membawa dampak buruk bagi karyawan dibawah.

“Terhitung 2 tahun semenjak kepemimpinan Direksi yang baru ini, segala kebijakan diambil sepihak, artinya tidak ada keterbukaan maupun ketransparan, dan ini memunculkan dugaan kuat bahwa selama ini internal perusahaan sudah tidak sehat, dan ini akan berdampak pada kami yang dibawah,” tambahnya.

BACA JUGA :  Diketahui Material Pasir Bercampur Karang Jari, Kepala Sekolah Langsung Ambil Tindakan

Disisi lain Ketua Dewan Pengawas Perumdam Elmi Kurniarto Widodo mengatakan adanya gejolak di tubuh perusahaan terjadi karena adanya kesalahanpahaman dan miss komunikasi antara pihak direksi dan karyawan, sehingga dengan adanya forum ini dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi mencari solusi sehingga dapat menemukan titik terang dari permasalahan yang ada.

“Jadi tujuan forum ini kita adakan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi antara Direksi PDAM dan karyawan, pemicunya adalah soal rencana kenaikan gaji, jadi ada kesalahanpahaman atau miss komunikasi, lalu kita mencoba audensi duduk bersama dan mengevaluasi segala permasalahan yang dinilai menjadi pemicunya,” terangnya.

“Disebutkan saat audensi dengan perwakilan karyawan tadi bahwa menurut mereka ada ketidaktransparan dalam penyusunan RKAP, makanya kita sebagai Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi sesuai permintaan temen-temen,” ungkapnya.

Saat akan dimintai konfirmasi usai audensi Direktur Umum Perumdam Lawu Tirta Suji menolak untuk diwawancarai dengan beralasan sedang sibuk mempersiapkan rapat. (Vha)