MAGETAN – Net88.co — Rencana perubahan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Magetan terus menuai reaksi dari masyarakat. Meski pemerintah berdalih langkah ini untuk mengurai kemacetan dan menciptakan lalu lintas yang tertib, sejumlah warga menilai kebijakan tersebut terkesan terburu-buru dan belum menyentuh akar persoalan sebenarnya.
Warga menilai, masalah utama lalu lintas di Magetan bukan pada arah jalan, melainkan pada penataan parkir dan ketidakdisiplinan pengguna jalan, terutama di area pusat kota. Mereka khawatir, jika perubahan arus dilakukan tanpa perencanaan matang dan sosialisasi luas, justru akan menimbulkan kebingungan dan potensi kemacetan baru.
Salah satu warga Magetan, Edwin, mengaku mendukung langkah pemerintah dalam menata lalu lintas, namun dengan catatan bahwa tidak semua jalur perlu diubah.
“Kalau untuk jalan utama saya setuju diatur ulang, karena sering terjadi penumpukan kendaraan. Tapi kalau jalur alternatif ikut diubah, itu justru merepotkan. Di sana banyak pemukiman, aktivitas warga padat. Lebih baik Dishub fokus menertibkan zona parkir dan kendaraan yang berhenti sembarangan, serta aktivitas jukir yang memakan bahu jalan, Itu sumber macet sebenarnya,” tegas Edwin, Selasa (21/10/2025).
Menurut Edwin, persoalan klasik seperti kendaraan parkir sembarangan di kawasan pertokoan, pasar, dan area pelayanan publik masih sering terjadi. Kondisi itu diperparah dengan minimnya petugas pengatur lalu lintas di jam-jam sibuk.
“Setiap akhir pekan atau jam kerja, jalan depan pasar dan kantor pelayanan itu pasti macet. Jadi sebelum ubah arah jalan, benahi dulu disiplin pengguna jalan dan parkirnya,” tambahnya.
Sementara itu, sebagian warga lainnya juga menilai Dishub seharusnya melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses perencanaan dan uji publik, bukan hanya menghadirkan perwakilan dari instansi dan kelompok tertentu.
“Masyarakat yang merasakan dampaknya langsung. Kalau sosialisasi tidak merata, nanti yang bingung justru warga sendiri,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.
Meski demikian, suara publik menunjukkan satu pesan tegas: pemerintah harus mendengar suara warga sebelum memutar arah jalan. Karena bagi masyarakat, ketertiban lalu lintas tidak hanya soal arah kendaraan — tapi soal keteraturan, kedisiplinan, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga kecil. (Vha)
