Tolak Jabatan Ketua Harian PP IWO, Ade Mulyana Siapkan Gugatan Ke Pengadilan

Jakarta || Net88.co ||
Kabar dirinya menolak ditugaskan menjadi Ketua Harian Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) dibenarkan oleh Ade Mulyana.

Ade Mulyana yang merupakan seorang Jurnalis yang bekerja di Akurat.co itu telah menyebut surat pernyataan penolakan sudah disampaikan kepada Jodhi Yudono selaku pemberi tugas.

“Betul, (surat penolakan) sudah disampaikan pagi tadi,” kata Ade Mulyana dikonfirmasi di Jakarta sesaat lalu pada Jumat (7/7/2023)

Dijelaskan, bahwa ini keputusan yang diambil setelah mempelajari dan berkonsultasi dengan sejumlah sejawat yang biasa beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait surat penugasan sebagai Ketua Harian PP IWO. Surat penugasan yang dimaksud adalah surat Nomor 013/SKep/PP-IWO/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023.

BACA JUGA :  Jadwal Sampang Water Park Sudah Ditutup, Kenapa Masih Ada Bocah Meninggal???

“Soal apa alasannya, cukup disampaikan kepada pemberi tugas. Tapi intinya tidak akan maslahat bagi organisasi apabila saya menjadi ketua harian,” imbuh Ade yang juga salah satu pendiri IWO.

Ade berharap kedepan terwujud tata kelola organisasi yang baik dan transparan di IWO. Dengan begitu tidak akan ada persoalan gugat menggugat di peradilan PTUN di kemudian hari.

BACA JUGA :  Fenomena Langka Hujan Es Terjadi Pada Dua Kecamatan di Kabupaten Magetan

“Tata kelola organisasi yang benar dan transparan sangat penting, bukan hanya karena kita warga IWO saat ini sedang menantikan terselenggaranya Mubes lanjutan,” katanya.

Ditanya apa langkah yang akan ditempuh kedepan, Ade Mulyana menjawab saat ini dirinya dan beberapa anggota IWO tengah mempertimbangkan untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan

“Semata-mata agar seluruhnya berjalan sesuai koridor,” tukasnya.

BACA JUGA :  Selewengkan Hibah Sapi 2019, Masyarakat Salah Satu Desa di Kecamatan Takeran Mengeluh

Polemik di internal IWO muncul bermula dari Musyawarah Bersama (Mubes) II di Tangerang, Banten, awal Desember 2022. Pleno V pemilihan ketua umum diskors karena terjadi kericuhan di area Mubes, dan dinyatakan Mubes akan dilanjutkan setelah enam bulan paling lama 1 tahun.

Polemik berlanjut karena terjadi kekosongan pengurus pusat sebab pengurus pusat periode 2017-2022 sudah dinyatakan demisioner dan diketok palu pada Pleno IV Mubes. (hn)

vvvv