Sumenep NET88.CO — Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Selain dikhawatirkan mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD), keterlibatan TNI yang dinilai terlalu dominan dalam program tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru terkait tata kelola ekonomi desa dan kewenangan sipil.
Pengamat Kebijakan Publik (Aliansi Sumenep Bangkit) , Bagus Junaidi, menilai bahwa sejarah panjang kegagalan KUD seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Menurutnya, koperasi yang dibentuk secara top-down dan terlalu bergantung pada intervensi negara cenderung tidak berkelanjutan.
“Kalau Koperasi Merah Putih dibentuk secara seragam dari pusat dan tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat desa, maka potensi mengulang nasib KUD sangat besar,” ujar Bagus Junaidi, Selasa 17/01/2026
Bagus juga menyoroti keterlibatan TNI yang begitu dominan dalam pengawalan dan pendampingan Koperasi Merah Putih. Ia menilai, meskipun alasan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyimpangan, dominasi aparat militer dalam program ekonomi sipil berpotensi menimbulkan ketakutan, membatasi ruang partisipasi warga, serta mengaburkan prinsip demokrasi ekonomi.
“Ekonomi desa seharusnya dikelola oleh warga dan pemerintah desa secara sipil. Ketika peran TNI terlalu menonjol, ini menimbulkan kesan bahwa koperasi dijalankan dengan pendekatan komando, bukan partisipasi,” tegasnya.
Selain itu, Bagus mengingatkan adanya potensi tumpang tindih serius antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini, BUMDes merupakan badan usaha resmi milik desa yang dibentuk melalui musyawarah dan dibiayai dari Dana Desa serta aset desa.
Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih yang mendapat dukungan kuat dari negara, termasuk pengawalan TNI, berisiko meminggirkan BUMDes yang telah lebih dulu berjalan. “BUMDes bisa mati perlahan jika kalah fasilitas dan dukungan. Ini justru merugikan desa,” katanya.
Bagus menegaskan, jika pemerintah serius ingin memperkuat ekonomi desa, maka peran BUMDes harus dipertegas dan dilindungi. Koperasi seharusnya menjadi mitra strategis BUMDes, bukan pesaing, apalagi dengan pendekatan yang terlalu represif.
Ia juga menilai bahwa keterlibatan negara, termasuk TNI, seharusnya dibatasi pada fungsi pengamanan dan pendampingan administratif, bukan masuk ke ranah pengelolaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
“Jika dominasi negara terlalu kuat, baik melalui kebijakan maupun aparat, maka Koperasi Merah Putih berpotensi hanya menjadi proyek politik jangka pendek. Desa kembali diposisikan sebagai objek, bukan subjek pembangunan,” pungkasnya.
Moo/Red
