SUMENEP NET88.CO – Pelayanan transfusi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumenep dikeluhkan oleh keluarga pasien. Mereka meminta instansi terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan PMI, khususnya petugas yang berjaga pada shift sore hingga malam.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Bambang Supratman SH, keluarga pasien yang saat itu tengah mendampingi kerabatnya yang dirawat di RSUD Sumenep. Ia mengaku kecewa dengan pelayanan yang dinilai tidak sinkron antara informasi di PMI dan kondisi di rumah sakit.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa, Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, dua orang keluarga pasien mendatangi kantor PMI Sumenep dengan tujuan melakukan donor darah untuk kebutuhan pasien yang tengah opname. Namun, setibanya di lokasi, mereka justru mendapat informasi dari petugas bahwa stok darah untuk pasien sudah tersedia, sehingga donor tidak perlu dilakukan.
“Petugas yang melayani menyampaikan stok darah ada, sehingga keluarga kami diminta kembali dan tidak jadi donor,” ujar Bambang.
Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Hingga larut malam, transfusi darah yang ditunggu-tunggu tak kunjung dilakukan. Merasa jenuh menunggu tanpa kepastian, Bambang akhirnya mendatangi ruang perawatan Anyelir untuk menanyakan langsung kepada petugas medis terkait ketersediaan darah golongan O dengan HB untuk pasien berinisial S.
“Petugas di ruangan menyampaikan dengan tegas bahwa darah untuk pasien belum masuk,” katanya.
Bambang kemudian diarahkan untuk menanyakan ke bagian laboratorium. Dari hasil konfirmasi tersebut, pihak laboratorium bahkan berencana menghubungi PMI. Keluarga pasien juga sempat disarankan untuk kembali mendatangi PMI pada pukul 01.00 dini hari, namun hasilnya nihil karena stok darah ternyata tidak tersedia.
“Padahal siangnya keluarga kami sudah siap donor, tapi ditolak dengan alasan stok ada. Malamnya justru tidak ada. Ini yang membuat kami sangat kecewa dan khawatir dengan kondisi pasien,” tambahnya.
Atas kejadian tersebut, pihak keluarga menilai adanya ketidaksesuaian informasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan koordinasi antar petugas.
Sebagai informasi, Palang Merah Indonesia merupakan organisasi kemanusiaan yang bersifat independen, namun dalam operasional di daerah bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Sumenep. Dalam praktiknya, posisi ketua PMI di daerah kerap dijabat oleh pejabat struktural seperti Sekretaris Daerah (Sekda) atau pejabat lainnya.
Pihak keluarga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, mengingat pelayanan darah merupakan kebutuhan vital yang menyangkut keselamatan nyawa pasien.
“Ini bukan soal pelayanan biasa, ini soal nyawa manusia. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja karyawan PMI,” tegas Bambang.
Moo/Red
