PAMEKASAN, NET88.CO —
Rapat Paripurna DPRD Pamekasan tentang Rancangan Perubahan APBD 2026 berlangsung panas, Jumat (21/9/2026) di Pendopo dan Gedung DPRD. Bupati sampaikan nota keuangan, 4 fraksi membacakan langsung bedah habis: Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.
Hadir Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, OPD, Dirut RSUD, BUMD, Parpol, KPU, Bawaslu, dan media.
NOTA KEUANGAN BUPATI: PENDAPATAN NAIK, BELANJA TURUN, DEFISIT MENYUSUT
Bupati tegaskan P-APBD dilakukan sesuai PP 12/2019 karena 5 faktor: asumsi KUA meleset, pergeseran anggaran, SiLPA, darurat, dan kebijakan pusat, serta rekomendasi MCP KPK.
Angka Kunci:
- Pendapatan Rp1,910 Triliun, naik Rp63,8 M (3,46%) dari APBD Murni Rp1,846 T.
- PAD Rp368,2 M, naik tipis Rp2,5 M (0,70%)
- Transfer Rp1,542 T, naik Rp61,2 M (4,14%)
- Belanja Rp2,001 Triliun, turun Rp21,3 M (-1,05%) dari Rp2,022 T.
- Operasi Rp1,616 T, naik 0,58%
- Modal Rp200,6 M, NAIK TAJAM 52,56% (lonjak Rp69,1 M) — paling besar untuk tanah Sekolah Rakyat
- Tak Terduga Rp13,3 M, naik 2,46%
- Transfer Rp171,1 M, TURUN DRASTIS 36,89% (turun Rp100,3 M)
- Defisit Rp90,5 M, turun drastis Rp85,1 M (-48,46%) dari defisit awal Rp175,6 M. Ditutup SiLPA Rp90,5 M.
4 FRAKSI BERSUARA KERAS:
1. DEMOKRAT: APRESIASI DEFISIT SEHAT, TAPI KOK JALAN RUSAK ANGGARAN MALAH DIPANGKAS 51%?
Fraksi Demokrat apresiasi defisit turun 85 M sebagai upaya penyehatan. Tapi soroti kejanggalan: Belanja Pemeliharaan Jalan dari Rp4,03 M dipangkas jadi Rp2 M (turun Rp2,09 M / 51%).
“Jalan banyak meleleh. Di Proppo, Desa Kodik sudah terisolasi, Desa Samiran terancam terisolasi, di Gro’om Panaguan jalan putus lumpuhkan ekonomi,” tegas Ketua Fraksi Muhammad Ali. Demokrat juga soroti insentif Jukir dan petugas pungut PAD Puskesmas diturunkan, target PAD Persampahan cuma Rp80 Juta tapi belanja petugas kebersihan Rp1,4 Miliar.
2. PKB: INI BUKAN PENGUATAN FISKAL, TAPI PERPANJANG NAFAS! MALAS FISKAL!
PKB paling tajam. “P-APBD jangan cuma administratif. Uang ini larinya kemana? Siapa dapat manfaat? Visi-misi bupati tidak disentuh program beranggaran besar,” sentilnya.
- PAD naik cuma 0,7% jauh dari janji bupati genjot PAD saat efisiensi. “Kita hanya berharap cucuran pusat. Ini kemalasan Pemda.”
- Transfer pusat naik 4,14%, PAD seret 0,7% — struktural tidak sehat.
- Digitalisasi & portalisasi retribusi tidak jalan, padahal janji cegah kebocoran.
- Investasi naik 300% tapi PAD naik 0,7% — data tabrakan.
- Belanja Operasi Rp1,616 T habiskan APBD cuma untuk operasional, tapi pelayanan dikeluhkan.
- Belanja Modal naik 52% di sisa 2,5 bulan: “Pesimis, akhirnya banyak kegiatan tak tergelar dan bangga punya SiLPA banyak. Itu pola lama.”
- SiLPA Rp90 M dari mana sumbernya? Sekali pakai atau tidak? Jangan bebankan ke APBD tahun depan.
- Transfer Desa: PMK berapa? Bappeda sebut 160, laporan ke Komisi II 60. Desa jangan lumpuh.
3. PKS: REAL ACTION, NOT JUST A DREAM!
PKS minta performance-based budgeting. “Jawab kepercayaan rakyat dengan real action, not just a dream. Jangan jadi outdated participation tools yang tak terealisasi,” tegasnya. PKS minta Bupati evaluasi OPD: ada yang sudah maksimal, ada yang kurang maksimal. “Demi marwah Bupati-Wabup, lakukan essential evaluation.” Ditutup yel: PKS Bersama Melayani Rakyat!
4. PPP: APBD MURNI KURANG AKURAT & TERLALU OPTIMIS!
PPP bongkar data paling detail: Pendapatan P-APBD Rp1,91 T naik 3,5% dari Murni, tapi masih Rp180 M (-8,6%) di bawah realisasi 2025 Rp2,09 T. Jadi naiknya cuma koreksi teknis.
- PAD Rp368,2 M naik 0,7% dari Murni, tapi kontraksi Rp8,14 M (-2,2%) di bawah realisasi 2025.
- Pajak naik bagus +6% jadi Rp115,2 M, tapi Retribusi turun -2,8% jadi Rp247,1 M — padahal lebih predictable. Kenapa turun?
- Lain-lain PAD Sah melonjak 869% dari Rp346 Juta jadi Rp3,36 M, tapi tetap 73,7% di bawah realisasi 2025. Sumber non-rutin apa yang hilang?
- Transfer Pusat Rp1,42 T (74% total pendapatan) turun Rp183 M (-11,4%) dibanding 2025.
Bupati janji inventarisir 10+ catatan semua fraksi dan jawab tertulis agar selaras.
“Usulan Rasyid Fansori bagus, eksekutif-legislatif harus bersama beri pencerahan ke masyarakat agar ada akselerasi pembangunan,” ujarnya.
Soal jalan terisolasi dan Jembatan Pelengaan: “Terima kasih, itu info baru. Saya minta Camat turun cek jalan parah yang berpotensi isolasi. Untuk jembatan, sudah saya utus PU. Swadaya bukan alasan kurangi anggaran.”
Soal 2 bulan sisa anggaran: “Saya tidak bisa jamin 100% selesai, tapi OPD sudah kita genjot maksimal, SiLPA harus dikosongkan. PAD parkir dan pajak restoran sudah naik signifikan.”
Rapat ditutup dengan komitmen bersama agar P-APBD 2026 efektif, transparan, dan dirasakan rakyat.(Jo)
