MADIUN — Net88.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan taringnya. Senin (19/1/2026), lembaga antirasuah itu melakukan operasi senyap di Kota Madiun, Jawa Timur. Tanpa publikasi terlebih dahulu, tim KPK mengamankan 15 orang, sembilan di antaranya langsung diterbangkan ke Jakarta — termasuk Wali Kota Madiun.
Gerak KPK berlangsung cepat dan nyaris tanpa suara. Sejak pagi hingga siang hari, tim menyisir sejumlah titik strategis di wilayah Kota Madiun. Operasi tertutup tersebut menjadi penanda bahwa dugaan praktik korupsi di lingkaran pemerintahan daerah telah memasuki tahap serius.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara simultan untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Benar, hari ini tim KPK melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Madiun dan mengamankan 15 orang. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya Wali Kota Madiun,” ujar Budi, Senin (19/1/2026).
Tak hanya mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Dana tersebut diduga kuat berkaitan dengan fee proyek yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. Skema klasik ini kembali muncul: proyek pemerintah menjadi ladang transaksi gelap, sementara proses pengadaan disinyalir sarat kompromi di balik meja.
Yang lebih mengkhawatirkan, penyelidikan KPK tidak berhenti pada proyek APBD semata. Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) turut menjadi sorotan. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat diduga diselewengkan dan dimasukkan dalam pola transaksi kekuasaan.
KPK menegaskan, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Penyidik terus mendalami peran masing-masing untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh.
“Perkara ini masih dalam tahap pendalaman. Status hukum para pihak belum ditetapkan,” tegas Budi.
Sementara itu, pantauan di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Madiun hingga Senin sore menunjukkan suasana tak biasa. Aktivitas birokrasi berjalan terbatas, tanpa kehadiran pucuk pimpinan daerah. Mesin pemerintahan tetap bergerak, namun kehilangan figur komando.
Jika dugaan korupsi ini terbukti, dampaknya tak hanya berhenti pada jerat hukum bagi segelintir elite. Masyarakat Madiun menjadi pihak yang paling dirugikan dari pembangunan yang tidak optimal, anggaran yang bocor, hingga runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Operasi senyap KPK di Madiun menjadi pengingat keras: uang publik dan dana CSR bukan ruang kompromi kekuasaan. Ketika dana rakyat diperdagangkan, yang hancur bukan sekadar aturan hukum, melainkan juga harapan warga yang seharusnya dilayani oleh negara. (Red)
