Sampang.NET88.CO -Pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Sampang 2024 telah selesai digelar pada 27 November 2024. Masyarakat Sampang turut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin masa depan mereka melalui proses yang penuh dinamika dan perhatian luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, di balik euforia dan harapan perubahan, Pilkada ini juga menyisakan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius, terutama terkait keamanan dan penegakan hukum.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara, pasangan calon (Paslon) 02 JIMAD SAKTEH berhasil unggul dengan perolehan 338.879 suara (53,5%) dan dominasi di 9 kecamatan. Meski demikian, berbagai insiden dan peristiwa viral turut mencoreng perjalanan demokrasi ini, mulai dari dugaan intimidasi hingga pengeroyokan yang melibatkan pendukung dan saksi Paslon tertentu.
Salah satu insiden mencolok adalah dugaan intimidasi yang melibatkan oknum tokoh masyarakat di Desa Tobaih Tengah, di mana senjata tajam dan senjata api diduga digunakan untuk menekan pendukung Paslon 02. Insiden ini telah dilaporkan secara resmi ke pihak berwenang. Kasus serupa terjadi di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, di mana seorang saksi Paslon 02 mengalami pengeroyokan. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun kasus yang menunjukkan perkembangan signifikan. Laporan-laporan ini seolah dibiarkan dalam kabut ketidakpastian tanpa penyelesaian yang jelas.
Forum Sampang Hebat (FORSA) menegaskan bahwa penyelesaian cepat terhadap laporan-laporan ini sangat penting untuk mencegah konflik lanjutan dan memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. “Pesta demokrasi tidak boleh berubah menjadi panggung kekerasan,” tegas FORSA.
Pengamat politik Nurhasan juga mengingatkan bahwa riak-riak konflik selama Pilkada ini harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. “Berbagai insiden ini adalah catatan penting bagi Pilkada Sampang. Proses hukum yang cepat dan transparan akan memberikan edukasi bahwa perbedaan pilihan tidak boleh berujung pada tindakan anarki,” ujarnya. Ia juga meminta KPU dan Bawaslu Sampang untuk lebih profesional dalam mengevaluasi proses Pilkada, agar potensi konflik dapat dideteksi sejak dini.
Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertindak pasca kericuhan yang terjadi pada 25 November 2024. Ia menyatakan bahwa Sat Reskrim Polres Sampang, didampingi oleh personel BKO Brimob, langsung melakukan penyelidikan setelah kejadian tersebut.
“Hasilnya, membenarkan fakta yang ada pada rekaman video viral, di mana sosok pria berinisial S membawa senjata tajam jenis celurit. Maka jajaran reskrim didampingi BKO Brimob telah melakukan upaya untuk mengamankan orang tersebut,” jelas Hendro.
Namun, saat personel menyisir lokasi Desa Gunung Rancak hingga ke kediamannya, S diketahui telah melarikan diri. “Kami tidak akan berhenti di sini,” tegasnya.
Meskipun ada pernyataan tegas dari aparat kepolisian, publik tetap mempertanyakan lambannya penanganan berbagai laporan yang telah dilayangkan. Beberapa kasus yang telah viral di media sosial masih menggantung tanpa penyelesaian. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa langkah hukum yang diambil belum menunjukkan keseriusan, sehingga banyak persoalan terkesan dibiarkan mengambang.
Dengan perhatian nasional yang kini tertuju pada Kabupaten Sampang, masyarakat berharap agar langkah tegas dari aparat penegak hukum dan penyelenggara Pilkada dapat menjaga stabilitas dan menghindari konflik lanjutan. Hasil akhir dari Pilkada ini tidak hanya akan mencerminkan suara rakyat Sampang, tetapi juga kualitas demokrasi di Indonesia.(Fit)
