SUMENEP NET88.CO –
Langkah Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsoyudo dalam proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) tahun 2026 mengirimkan sinyal politik yang jelas ke tubuh birokrasi daerah. Gugurnya dua calon yang selama ini disebut-sebut sebagai unggulan menjadi penanda bahwa kedekatan personal dan relasi politik tidak lagi menjadi karpet merah menuju kursi tertinggi aparatur sipil negara di Sumenep.
Dengan membiarkan panitia seleksi (pansel) bekerja secara ketat dan kompetitif, Achmad Fauzi Wongsoyudo menunjukkan sikap yang jarang ditemui dalam praktik birokrasi daerah: menjaga jarak dari intervensi, sekaligus membiarkan mekanisme merit berjalan. Ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan pernyataan politik bahwa jabatan Sekda tidak boleh menjadi ruang kompromi loyalitas.
Gugurnya sejumlah nama yang selama ini santer diisukan sebagai figur dekat kepala daerah menjadi anomali yang patut dicatat. Di banyak daerah, posisi Sekda kerap bertransformasi menjadi instrumen pengamanan kekuasaan politik jangka panjang. Namun, seleksi di Sumenep justru mengerucut pada enam kandidat dengan latar belakang teknokratis dan administratif yang relatif beragam.
Sikap Achmad Fauzi Wongsoyudo ini dapat dibaca sebagai upaya membangun ulang standar kepemimpinan birokrasi. Ia sadar, kesalahan memilih Sekda berisiko melahirkan birokrasi yang lamban, tidak adaptif, dan terjebak dalam konflik kepentingan internal—terlebih di daerah kepulauan dengan kompleksitas pelayanan publik seperti Sumenep.
Kini, enam kandidat tersisa bukan hanya diuji oleh pansel, tetapi juga oleh ekspektasi publik. Apakah seleksi ini akan melahirkan Sekda yang benar-benar transformatif, atau berhenti sebagai simbol meritokrasi semu, akan ditentukan pada fase akhir pengambilan keputusan.
Namun satu hal sudah terang: Achmad Fauzi Wongsoyudo sedang berusaha mematahkan mitos lama birokrasi daerah—bahwa kedekatan adalah kunci. Di Sumenep, setidaknya untuk saat ini, kualitas dan kapasitas mulai diberi ruang sebagai ukuran utama.
Penulis : Asmuni Bara
