Sultra, NET88 – 12/12/2023 – Blok Boenaga dan peran mafia tambang yang bersembunyi dibalik IUP perusahaan yang ada lahan masyarakat keberadaannya diabaikan.
Ketua DPD JPKPN Sultra Woroagi Agima yang saat ini mendapatkan mandat menjadi Sekjen JPKPN RI oleh mandat Ketua Umum Jerry B Rampen, SH.,MH , berkunjung di blok boenaga, (Rabu,6/11/2023 hingga hari (Kamis,7/11/2023) dimana kunjungan tersebut dilokasi IUP OP PT.MJ tertanggal 28/11/2023 mendapatkan lahan masyarakat sudah dikuasai tanpa seijin pemilik lahan, disampaikan ke media ibahwa Blok Boenaga adalah blok segitiga mafia tambang, “Kenapa demikian, disini saya jelaskan bahwa saat mengecek beberapa pemilik IUP yang sedang beroperasi di duga memakai dokumen terbang, banyak JO dan SPK serta KSO yang tidak mematuhi ketentuan penambangan apalagi dikatakan saat melintas di sepanjang jalan ketika akan ke desa Boenaga dan saat pulang diteliti satu persatu dan disana terlalu banyak yang aneh, terkesan blok boenaga di back up dengan APH dan yang mengatasnamakan petinggi di Negara ini,”tegas Ketua DPD JPKPN Sultra.
Ditambahkan Woroagi bahwa,” Ditemukannya ada dua perusahaan di desa Boenaga kecamatan Lasolo kepulauan kabupaten Konawe Utara yaitu PT. MSSP dan PT. MJ yang diduga terjadi manipulasi data dengan memakai dokumen terbang tetapi disini saya terangkan bahwa penambangan di blok boenaga terkesan dibiarkan oleh pemerintah sehingga diduga ketentuan pertambangan sama sekali di abaikan seperti Hak pemilik lahan, CSR, dan Dokumen yang legal dan ditemukan juga tongkang pemuat ore nikel kebanyakan diberangkatkan di malam hari”,tegas Woroagi saat dihubungi melalui telpon selulernya saat berada di salah satu hotel di kota jakarta.
Ketika awak media ini mempertanyakan langkah apa yang akan di lakukan JPKPN Sultra dengan apa yang sudah dilihat dan ditemukan, diberikan kepada Sekertaris DPD JPKPN Sultra Abi Fauzan. SH untuk menjawabnya sehingga dia tegaskan bahwa,”JPKPN Sultra dalam waktu dekat ini akan akan melaporkan/menyampaikan semua data ke kesekretariatan Negara RI, Kejagung RI, KPK RI dan beberapa instansi yang berperan dibidang investasi dan pertambangan termasuk akan menemui Kapolri langsung namun JPKPN Sultra masih menunggu rekomendasi Ketua umum JPKPN RI, Jerry B Rampen. SH,.MH agar semua aduan dapat kami sampaikan sesuai SOP di NKRI. Tak ketinggalan Ketua DPC JPKPN Konut Anas Sein.S.Sos yang juga ikut dalam rombongan TIM DPD JPKPN Sultra saat berkunjung ke Blok Boenaga menjelaskan bahwa,”Sebagai anak asli Konawe Utara menyayangkan hal demikian terjadi tanah leluhur yang semestinya kami ikut serta menikmatinya tetapi kami dibiarkan hanya dapat menonton adanya investasi yang masuk di daerah konut dan sama sekali masyarakat, keluarga kami di abaikan hak – haknya dan terkesan dibohonggi oleh para penambang”,ungkapnya
Disimpulkan ketua JPKPN Sultra bahwa sistem penambangan yang ada di Sultra ketika kita gunakan otak untuk berpikir dan melihat secara rasional serta dilihat dalam kontruksi kesejahteraan masyarakat Sultra ini hanya isapan jempol kenapa sistem pertambangan saat ini adalah sistem kapitalis yang mana kekuatan oligarki sedang di pertontonkan dan sangat besar perlawanan itu,tutup Agima sapaan akrab ketua JPKPN Sultra (Red) (Bersambung)
