SAMPANG.NET88.CO – Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas II B Sampang, Kamesworo, A.Md.IP., S.H., M.H., menuai kritik keras usai memperlakukan jurnalis dengan sikap arogan, alih-alih menjawab pertanyaan terkait transparansi anggaran makan-minum (mamin) warga binaan, Kamesworo justru membentak wartawan yang hendak mengonfirmasi.
Peristiwa itu terjadi saat sejumlah wartawan menanyakan ihwal kualitas makanan narapidana yang dikeluhkan keluarga, namun, melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (3/9), Karutan Sampang menanggapi dengan kalimat kasar.
“Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru, dan kamu jangan mengada-ada,” ujarnya dengan nada membentak.
Sikap tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi yang wajib dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Beberapa wartawan mengaku kecewa, lantaran pertanyaan yang diajukan murni untuk kepentingan publik sesuai kode etik jurnalistik.
Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Kabupaten Sampang, Bambang/BBG, angkat bicara, ia menyebut sikap Kamesworo tidak hanya tidak etis, melainkan juga berpotensi melanggar aturan keterbukaan anggaran.
“Seorang Karutan yang membentak jurnalis saat dikonfirmasi soal anggaran publik jelas menyalahi prinsip transparansi, kalau berani, buka data! Jangan bersikap preman terhadap wartawan,” tegas BBG.
Lebih jauh, BBG menuding sikap Karutan mencerminkan mental pejabat yang rapuh di hadapan pertanyaan publik.
“Kalau memang anggaran mamin dikelola bersih, kenapa panik begitu ditanya? Pejabat seperti ini hanya bisa gagah di balik seragam, tapi keropos ketika diminta akuntabilitas, kalau tidak siap diaudit, sebaiknya mundur dari jabatan,” sindirnya.
BBG juga menegaskan bahwa pihaknya siap membawa persoalan ini ke Ombudsman hingga Kementerian Hukum dan HAM .
“Tidak boleh ada pejabat yang semena-mena memakai uang rakyat lalu memperlakukan jurnalis seperti musuh. Ini era keterbukaan, bukan zaman otoriter” ujarnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Rutan Sampang masih bungkam, tidak ada klarifikasi resmi terkait mekanisme anggaran, diamnya lembaga justru semakin menguatkan dugaan publik adanya persoalan yang sengaja ditutupi. (Fit)
