SIMEULUE, NET88.CO – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Simeulue Gerak Bersama (SIAGA) di depan Gedung DPRK Simeulue, berakhir dengan kekecewaan. Sebab, tuntutan mereka kepada Pemerintah Simeulue untuk melaporkan sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Raja Marga (RM) kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tak ada kejelasan. Kamis (20/02/2025).
Koordinator Aliansi SIAGA, Ahmad Hidayat, yang akrab disapa Wak Rimba, mengungkapkan rasa kekecewaannya atas sikap pemerintah yang bungkam saat ditanya mengenai pelaporan dugaan pelanggaran hukum PT. RM.
“Dimana pihak pemerintah enggan melakukan pelaporan tersebut, kami merasa ada yang disembunyikan, sebab, dugaan perambahan hutan ilegal oleh PT RM untuk perkebunan kelapa sawit tak kunjung tuntas,” ujar Wak Rimba.
Wak Rimba juga menyayangkan, dalam pertemuan diskusi di Ruang Paripurna DPRK Simeulue, Pj Bupati Reza Fahlevi mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan PT. RM.
“Yang lebih konyol, kan seperti meludah ke atas kenak ubun-ubun, padahal dia (Pj. Bupati) sendiri yang mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara aktivitas PT RM waktu itu, ada apa ini?,” tanya Wak Rimba dengan tegas.
Wak Rimba menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran hukum PT. RM, termasuk pembukaan lahan perkebunan sawit tanpa izin dan penggarapan lahan yang ditumbuhi pohon bakau dilindungi di Kecamatan Teluk Dalam.
Ia menekankan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat Simeulue terhadap dampak negatif jangka panjang aktivitas PT. RM terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Pantauan media ini, akksi demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Pihak kepolisian memastikan agar demonstrasi berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Perwakilan dari DPRK Simeulue juga menemui para demonstran untuk mendengarkan tuntutan mereka. Kemudian mengajak para pendemo masuk ke ruang Paripurna DPRK untuk berdiskusi.
Diketahui, keberadaan PT. RM di Simeulue menuai sorotan tajam di kalangan masyarakat, sebab dikhawatirkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
Aksi demonstrasi ini menunjukkan betapa kuatnya penolakan masyarakat terhadap aktivitas PT. RM yang dianggap merugikan. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak.Tuntutan SIAGA untuk menunda izin HGU dan menindak tegas PT. RM atas dugaan pelanggaran hukum menjadi sorotan utama.
Bagaimana pemerintah daerah dan DPRK Simeulue akan merespon tuntutan tersebut akan menentukan masa depan investasi perkebunan kelapa sawit di Simeulue dan kelestarian lingkungannya. Aksi demonstrasi ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melindungi lingkungannya.
