SUMENEP, NET88.CO
Sebuah Catatan Ringan untuk yang Terlalu Serius Menyalahkan Bupati Sumenep
Di negeri ini, kalau ada angin kencang dan genteng warga lepas, biasanya yang disalahkan bukan cuma tukang bangunan. Kadang-kadang, Bupati juga ikut kena getahnya. Bahkan kalau dia cuma lewat.
Begitulah nasib Bupati Sumenep saat ini. Tiba-tiba dijadikan kambing hitam dalam kisah klasik bantuan rumah rakyat alias BSPS padahal kalau kita mau pakai Google Maps birokrasi, posisi sang Bupati tuh… jauh banget dari jalur distribusi bantuan ini.
BSPS itu program pusat. Pengusulnya? Anggota DPR RI lewat jalur aspirasi. Eksekusinya? Di lapangan, lewat kementerian dan jaringannya yang kadang lebih kompleks dari kisah cinta segitiga sinetron sore.
Nah, pertanyaannya: di mana posisi Bupati Sumenep? Ya… di pojokan ruangan, sambil nunggu giliran dipanggil kalau ada tanggung jawabnya. Tapi karena ini bukan wewenangnya, beliau jawab sederhana: “Bukan urusan kami.”
Sayangnya, jawaban jujur ini ditafsirkan macam-macam. Dari “cuci tangan” sampai “cuek terhadap rakyat.” Waduh. Kalau Socrates hidup di Sumenep, mungkin dia akan bilang: “Orang yang paling tidak tahu adalah orang yang mengira dirinya tahu segalanya, termasuk tugas Bupati.”
Mari kita luruskan sedikit.
Seorang Bupati tidak bisa seenaknya intervensi kasus hukum, apalagi yang sedang ditangani Kejaksaan. Itu bisa masuk ranah pelanggaran wewenang. Di sisi lain, karena pengusulan program ini datang dari jalur aspirasi pusat, tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, maka peran Pemkab dalam pengawasan pun sangat terbatas. Ibaratnya diajak makan tapi nggak dikasih kursi. Terus pas dapurnya kebakaran, disalahin juga.
Bupati bukan Superman. Bahkan Superman pun kalau lagi nggak bertugas di Metropolis, ya dia nggak bisa tiba-tiba loncat nyelametin warga di Gotham—itu urusan Batman. Tapi kalau tetap dipaksa tanggung jawab, ya boleh juga, sekalian suruh beliau nyapu jalan dan narik angkot.
Mengutip Hannah Arendt, “Power corresponds to the human ability not just to act but to act in concert.” Dalam hal ini, kekuasaan bukan soal siapa yang duduk di kursi tinggi, tapi siapa yang benar-benar pegang kendali dalam rantai birokrasi. Dan sayangnya, dalam kasus BSPS, kursi itu bukan milik Bupati.
Kalau pun ada kritik, mestinya diarahkan ke sistem yang membuka celah penyalahgunaan bantuan. Ke jaringan politik yang menggunakan aspirasi rakyat untuk promosi diri. Bukan pada Bupati yang bahkan tak diajak rapat waktu program ini digodok.
Akhir kata, kita boleh kritik pemimpin. Itu sehat. Tapi jangan asal kritik tanpa peta. Jangan-jangan, kita lagi maki petugas SPBU gara-gara jalanan macet.
Catatan Bambang Supratman Si Tukang Ngarit
