Magetan — Net88.co — Baru-baru ini Kabupaten Magetan kembali menjadi sorotan nasional terkait dengan berbagai permasalahan, yang sebelumnya ada kasus “Pedagang Ethek”, kemudian disusul permasalahan dampak pasca tambang yang belum direklamasi, belum tuntas permasalahan itu, kembali muncul polemik baru yakni perihal wacana pengadaan mobil mewah bagi para pejabat pimpinan di DPRD hingga Pemkab Magetan.
Dilansir dari sejumlah media massa pengadaan mobil mewah pejabat di Kabupaten Magetan meliputi pimpinan di DPRD, Kepala Daerah, Camat, Kepala Bagian, Kejaksaan, Kodim, dan Polres, namun hal tersebut menimbulkan banyak kegaduhan. Pasalnya saat ini pengadaan mobil dinas pejabat bukan sesuatu yang urgent mengingat Presiden RI H. Prabowo Subianto tengah melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran.
Mengenai hal itu, Divisi Data Dan Sumberdaya Forum Rumah Kita Agus Pujiono mengatakan, wacana tersebut mencerminkan bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak rakyat. Pasalnya, ditengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih diwarnai angka kemiskinan, namun wacana ini menimbulkan beragam statement di masyarakat.
“Kendaraan dinas yang sekarang itu masih bagus dan layak digunakan, apalagi saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran, jadi seharusnya bisa dikaji ulang,” ungkapnya.
Lanjut Agus, seharusnya saat ini pemerintah harus fokus pada solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditengah menurunnya daya beli yang berdampak pada penurunan sektor ekonomi.
“Saat ini negara kita tidak baik-baik saja, suasana nasional sedang gaduh, demo terjadi dimana-mana, muncul hastag Indonesia Gelap, kemungkinan akan terjadi ledakan inflasi yang cukup luar biasa, 40 infrastruktur kita terancam gagal, kemelut ini harus disadari oleh bapak pejabat yang terhormat,” katanya.
Meskipun terkait wacana tersebut akan dikaji ulang namun persoalan ini sudah mencuat di jagat media massa dan media sosial sehingga menjadi pro-kontra. Disinilah peran semua elemen masyarakat dibutuhkan sebagai fungsi kontrol dalam menyoroti dan mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Kalau berkaitan dengan fasilitas itukan hanya sebagai penunjang, seurgent apa sih mobil mewah itu, tingkatkan saja dululah kinerjanya, nanti akan ada imbal balik yang sepadan, ketika kinerja sudah bagus, semuanya baik, tidak akan menjadi polemik kok, sesuaikan dengan kondisi rakyat saat ini,” ungkapnya.
Tak sampai disitu, Agus Pujiono juga mempertanyakan pencapaian kinerja apa saja yang sudah dilakukan pejabat Pemkab dan DPRD untuk masyarakat Magetan, mengingat belum lama ini perhelatan Pileg dan Pilkada baru saja usai.
“Ini kan baru jabat, prestasinya apakan juga belum jelas, pengen kerja yang seperti apa juga gak jelas, arah pekerjaannya seperti apa juga tidak jelas juga, terus konteks untuk memperjuangkan rakyat yang mana belum jelas, kenapa harus meminta fasilitas mewah dulu, ya minimal kinerja dulu, nanti ditengah jalan seperti apa kita bisa melihat lah,” terangnya.
Agus Pujiono menilai bahwa saat ini masyarakat kita sudah lebih kritis dan kolektif terhadap perkembangan media sosial untuk menyerap informasi publik, jika wacana ini terealisasi maka tak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan dan kontroversi yang tak berkesudahan di masyarakat.
“Dengan maraknya media sosial masyarakat kita ini lebih tahu tentang informasi publik, lebih kritis, dari pada baru saja mau mulai pekerjaan sudah disorot negatif oleh masyarakat sebaiknya dievaluasi lagi lah, buat pos-pos lain yang benar-benar dibutuhkan masyarakat kita,” tutupnya.
Untuk diketahui, Pemkab Magetan mengucurkan anggaran kurang lebih 14 Miliar untuk pengadaan Mobil mewah bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan maupun Kepala Daerah. Selain pejabat Pemkab, pimpinan DPRD Magetan yang baru menjabat juga akan menikmati Mobil baru yang dibeli menggunakan uang rakyat pada APBD Magetan Tahun 2024 kurang lebih sebanyak Rp 3 Miliar. (Vha)
