SUMENEP NET88.CO
Aliansi Sumenep Bangkit (ASB) mendesak Bupati Sumenep untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf. Desakan ini muncul karena dinilai lemahnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) di seluruh desa di Kabupaten Sumenep.
Seketaris ASB, Asmuni, menyampaikan bahwa DPMD di bawah kepemimpinan Anwar Syahroni Yusuf tidak mampu mengontrol dan memastikan anggaran desa berjalan sebagaimana mestinya.
“DPMD Sumenep hanya kerja di belakang meja. Tidak berdaya mengawasi penggunaan Dana Desa, khususnya program ketahanan pangan dan BUMDes yang anggarannya mencapai ratusan juta rupiah tiap desa. Ini yang kami temukan di lapangan,” tegas Asmuni kepada NET88.CO.
Menurut ASB, lemahnya pengawasan tersebut membuka celah besar terhadap penyimpangan anggaran. Bahkan, masalah dinilai semakin parah dengan kemunculan Program Koperasi Merah Putih, yang disebut-sebut menyedot anggaran besar namun minim transparansi.
“Apalagi dengan hadirnya Program Koperasi Merah Putih yang menguras anggaran. Program ini justru semakin berpotensi menjadi ladang korupsi karena tidak ada pengawasan serius dari DPMD,” tambah Asmuni.
ASB menyebut beberapa desa mengaku program tersebut terkesan dipaksakan, tidak memiliki arah manfaat yang jelas, tetapi tetap menyedot anggaran yang besar. Namun, tidak ada kontrol ketat dari DPMD, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun laporan pertanggungjawabannya.
Aliansi Sumenep Bangkit mendesak Bupati Sumenep untuk segera turun tangan dan mengevaluasi total kinerja Kepala DPMD Anwar Syahroni Yusuf.
“Bupati harus segera mengambil tindakan. Jika tidak, kami akan teruskan temuan kami kepada aparat penegak hukum. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat,” tutup Asmuni.
ASB memastikan akan terus mengawal persoalan ini agar pengelolaan Dana Desa di Sumenep lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Moo/Red
