SUMENEP NET88.CO –
Niat baik Presiden Prabowo melalui pengguliran Program Makan Bergizi Gratis (MBG/MPG) sejatinya bukan semata soal pemenuhan gizi. Program ini juga dirancang sebagai penggerak ekonomi desa—agar perputaran uang tidak hanya berputar di kota, tetapi hidup dan tumbuh di tingkat lokal. Dapur-dapur produksi dibangun dengan satu harapan besar: ekonomi desa ikut bangkit.
Namun di Desa Pamolokan, harapan itu belum sepenuhnya terasa. Dua dapur SPPG berdiri dan beroperasi—satu di kawasan Lapangan Tembak, satu lagi di Jalan Imam Bonjol. Secara ekonomi, ini adalah peluang emas. Kebutuhan bahan baku setiap hari tidak sedikit: beras, sayur-mayur, telur, ayam, bumbu, hingga jasa distribusi dan kebersihan. Rantai pasoknya panjang, dan semestinya bisa ditarik masuk ke desa.
Sayangnya, yang lebih dulu dirasakan sebagian warga justru bau limbah. Bukan geliat usaha. Bukan kabar kemitraan dengan petani lokal. Bukan peran aktif BUMDes sebagai penyedia atau pengelola distribusi bahan baku. Di sinilah letak ironi itu: program nasional hadir, tetapi nilai tambahnya belum benar-benar mengakar di tingkat desa.
Padahal, jika Pemdes Pamolokan dan BUMDes jeli membaca arah kebijakan, dua dapur tersebut bisa menjadi motor ekonomi baru. BUMDes dapat menjadi agregator suplai bahan baku dari petani dan peternak setempat. Skema kerja sama resmi dapat dibangun agar perputaran uang tetap berada di lingkar desa. Dengan begitu, semangat program—membangkitkan ekonomi dari bawah—tidak berhenti sebagai slogan.
Persoalan ini bukan semata soal bau limbah yang harus dibenahi melalui standar sanitasi yang ketat. Ini soal keberanian membaca peluang. Desa tidak boleh sekadar menjadi lokasi operasional program pemerintah. Desa harus menjadi pelaku dalam ekosistemnya.
Jika tidak ada langkah konkret, maka Pamolokan hanya akan berada di persimpangan antara limbah dan laba—merasakan dampak, tanpa menikmati manfaat. Sementara semangat besar program untuk menghidupkan ekonomi desa perlahan menjauh dari kenyataan di lapangan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri, tetapi dari seberapa besar ia mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dan itu bergantung pada kepekaan serta keberanian desa untuk mengambil peran.
Penulis : Asmuni Bara
