MAGETAN – NET88.CO — Persoalan harmonisasi regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi perhatian serius Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan. Melalui diskusi publik bertajuk Antinomi Regulasi Pilkades dalam UU Desa, APSI berupaya mengurai potensi benturan norma hukum yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pilkades mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026), tersebut menjadi ruang diskusi akademis untuk mengkaji keselarasan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan persyaratan pencalonan kepala desa.
Pembahasan difokuskan pada kajian yuridis Pasal 33 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Diskusi tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perwakilan kepala desa, hingga Ketua APSI se-Mataraman. Sejumlah narasumber dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) APSI dan DPW APSI Jawa Timur turut memberikan pandangan hukum.
Ketua DPC APSI Magetan, Zainal Faizin, S.H., M.H., C.M., menegaskan bahwa pembahasan regulasi Pilkades tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, kepastian hukum menjadi fondasi penting agar proses demokrasi di tingkat desa tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Rencana pelaksanaan Pilkades serentak nasional pada 2027 harus disikapi dengan kesiapan sejak sekarang. Magetan merupakan bagian dari agenda nasional tersebut, sehingga seluruh pihak perlu memahami secara utuh aturan yang menjadi landasan pelaksanaannya,” ujar Zainal.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan persyaratan calon kepala desa, terutama bagi mereka yang sebelumnya pernah menduduki jabatan kepala desa.
Zainal menjelaskan, Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur sejumlah persyaratan bagi calon kepala desa, termasuk ketentuan mengenai batas pengalaman menjabat kepala desa selama dua kali masa jabatan. Sementara itu, Pasal 118 memuat ketentuan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
“Ketika terdapat norma yang berpotensi ditafsirkan berbeda, maka harus ada kejelasan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan. Jangan sampai perbedaan penafsiran justru menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang akan mengikuti kontestasi Pilkades,” tegasnya.
Menurut Zainal, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ketidakjelasan penerapan aturan berpotensi memicu sengketa, keberatan administrasi, hingga persoalan hukum dalam tahapan pencalonan kepala desa.
Ia juga menyinggung pengalaman pelaksanaan Pilkades di sejumlah daerah yang lebih dahulu menghadapi persoalan serupa. Bahkan, menurutnya, terdapat peristiwa hukum terkait persyaratan pencalonan yang berpotensi berkembang ke ranah pidana, termasuk dugaan pemalsuan surat.
“Pengalaman di daerah lain seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Kita tidak ingin persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal justru berkembang menjadi konflik hukum. Karena itu, regulasi harus dipahami secara komprehensif dan diterapkan dengan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, DPC APSI Magetan berharap muncul pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan mengenai konstruksi hukum Pilkades, sekaligus mendorong adanya harmonisasi aturan agar tidak terjadi pertentangan norma dalam penerapannya.
Bagi APSI, keberhasilan Pilkades bukan hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, melainkan juga dari terjaminnya seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, demokratis, dan memberikan kepastian bagi setiap pihak.
Diskusi publik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persiapan Pilkades 2027 tidak cukup hanya berorientasi pada kesiapan teknis penyelenggaraan. Pembenahan dan kejelasan landasan hukum juga menjadi pekerjaan penting agar pesta demokrasi desa tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari. (Dk)
