PAMEKASAN, NET88.CO – Tegas! Dialog interaktif “Sinergi Pentahelix dalam Pemberantasan Tambang Ilegal di Pamekasan” di Pendopo Wabup melahirkan 6 rekomendasi konkret!
Hadir 5 pemateri kunci: Amin Jabir Staf Ahli Bupati Hukum & Politik, Farhatin Syaifillah Kabid DLH Pamekasan, Sri Puji Harijani Kabag Perekonomian, Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto, Nur Faisal Waka Hukum & HAM DPD KNPI Jatim, dan Ribut Baidi Dosen Hukum UIM.
6 Rekomendasi Menyala:
1. Validasi Data Total! Amin Jabir dorong Pemkab & instansi buka, perbarui, validasi data tambang menyeluruh! Klasifikasi ilegal, proses izin, legal! Data wajib lengkap: jumlah penambang, identitas pengelola, status izin, luas lahan, koordinat, komoditas, alat berat, kewajiban lingkungan!
2. Pemetaan Sudah Jalan! Sri Puji Harijani ungkap data awal: 107 penambang tradisional, 124 penambang perorangan, 9 penambang alat berat di Pasean! Lokasi teridentifikasi di Pasean, Palengaan, Pakong, Pegantenan. Harus verifikasi lapangan terpadu! Jadi dasar penataan, pengawasan, penindakan!
3. Sosialisasi + Tegas! Farhatin Syaifillah tekankan mekanisme terkoordinasi! Sosialisasi regulasi, pembinaan, edukasi izin & dampak lingkungan! Tapi sosialisasi bukan alasan biarkan pelanggaran! Yang langgar, tegas sesuai UU! Perhatikan RTRW, izin tambang, UU Lingkungan Hidup!
4. Dua Pendekatan Jalan Bareng! Kasat Reskrim AKP Yoyok Hardianto tegaskan penanganan butuh administratif & pidana! Administratif koordinasi Pemda-Provinsi-Pusat soal izin, RTRW, reklamasi, pemulihan lingkungan! Pidana tegas jika ada unsur pidana & alat bukti sah! Harus beriringan biar ada kepastian hukum & efek jera!
5. Libatkan Masyarakat! Nur Faisal DPD KNPI Jatim: Masyarakat bagian penting pengawasan! Warga punya hak & tanggung jawab jaga lingkungan sehat! Pemkab buka ruang partisipasi, pengaduan mudah, lindungi pelapor, buka info tambang! Libatkan pemuda, akademisi, media, ormas, komunitas lingkungan aktif!
6. Sinergi Pentahelix Wajib! Ribut Baidi Dosen UIM: Berantas tambang ilegal tak bisa satu institusi! Butuh 5 unsur: Pemerintah regulator & pengawas, APH pastikan kepatuhan hukum, Akademisi kaji ilmiah, Dunia usaha praktik bertanggung jawab, Media info independen, Masyarakat pengawasan sosial!
“Melalui rekomendasi ini, JIP berharap semua pemangku kepentingan komitmen bangun tata kelola tambang tertib, transparan, legal, berkelanjutan di Pamekasan!” tutupnya.
Sinergi nyata untuk Pamekasan bebas tambang ilegal!.(Jo)
