PAMEKASAN, NET88.CO –
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 resmi berubah. Perubahan itu disampaikan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman lewat Nota Keuangan yang dibacakan dalam Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, Senin kemarin (21/9/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Ali Masykur, S.H. Seluruh unsur pimpinan dewan, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para kepala OPD, direktur dua RSUD, BUMD, dan instansi vertikal hadir di ruang rapat utama DPRD.
Dalam sambutannya di depan anggota dewan, Bupati membeberkan alasan perubahan APBD harus dilakukan.
Menurut Bupati, ada lima kondisi yang membolehkan APBD diubah. Mulai dari asumsi KUA yang sudah tidak relevan, keharusan menggeser anggaran antar organisasi dan kegiatan, pemakaian SiLPA tahun lalu, hingga adanya kondisi darurat dan luar biasa.
Dasar hukumnya, kata Bupati, sudah jelas yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ditambah penyesuaian dengan kebijakan pusat serta arahan dari MCP KPK.
“Perubahan ini kami susun hati-hati dengan melihat kemampuan keuangan dan sisa waktu di tahun anggaran berjalan,” ucap KH. Kholilurrahman dalam sambutannya.
Pendapatan Tembus Rp1,9 Triliun
Fakta menarik, pendapatan daerah di Perubahan APBD justru naik. Dari yang semula Rp1,846 triliun, kini menjadi Rp1,910 triliun. Ada kenaikan Rp63,8 miliar atau 3,46 persen.
Kenaikan itu datang dari dua pintu. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tipis 0,70 persen menjadi Rp368,2 miliar. Artinya ada tambahan Rp2,5 miliar dari pajak dan retribusi yang potensinya masih bisa digenjot.
Kedua, Pendapatan Transfer naik 4,14 persen menjadi Rp1,542 triliun. Tambahannya Rp61,2 miliar dan menjadi penyumbang terbesar.
Belanja Dipangkas, Tapi Bangun Infrastruktur Digeber
Berbeda dengan pendapatan yang naik, total belanja malah turun. Dari Rp2,022 triliun menjadi Rp2,001 triliun. Ada efisiensi Rp21,3 miliar atau 1,05 persen.
Tapi jangan salah, meski total belanja turun, anggaran untuk pembangunan justru naik drastis.
Belanja operasi naik sedikit jadi Rp1,616 triliun. Belanja Tidak Terduga juga naik jadi Rp13,32 miliar untuk jaga-jaga keadaan darurat.
Yang paling mencolok adalah Belanja Modal. Anggarannya melonjak 52,56 persen, dari Rp131,5 miliar menjadi Rp200,6 miliar. Naik Rp69,1 miliar. Informasi yang dihimpun, lonjakan itu untuk belanja lahan Sekolah Rakyat dan proyek infrastruktur prioritas.
Sementara Belanja Transfer dipangkas cukup dalam, dari Rp271,1 miliar menjadi Rp171,1 miliar.
Defisit Anjlok 48,46 Persen
Dengan pendapatan naik dan belanja lebih efisien, defisit Pamekasan anjlok hampir separuh.
Jika di APBD awal defisitnya Rp175,6 miliar, di Perubahan APBD ini defisitnya tinggal Rp90,55 miliar. Turun Rp85,1 miliar atau 48,46 persen.
Lubang defisit itu akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp90,55 miliar. Tidak ada pengeluaran pembiayaan baru atau utang baru.
Di penghujung sambutannya, Bupati mengakui tidak semua keinginan masyarakat bisa ditampung karena keterbatasan anggaran. Namun ia berjanji pengelolaan akan dibuat seefisien dan setransparan mungkin.
Setelah penyampaian Nota Keuangan ini, DPRD Pamekasan akan melanjutkan dengan agenda pandangan umum dari masing-masing fraksi.(Jo)
