PAMEKASAN, NET88.CO –
DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna pada Senin [27/7/2026] dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKS yang diwakili Ita Kusmita menyampaikan, dokumen pertanggungjawaban APBD penting karena memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama setahun.
“Pertanggungjawaban APBD harus menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas program dan penggunaan anggaran. Dengan begitu, kebijakan di tahun berikutnya bisa lebih tepat sasaran,” kata Ita.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS juga menyoroti sektor kesehatan. Sorotan utama diarahkan pada keberlanjutan program Universal Health Coverage di Pamekasan.
Menurut PKS, UHC strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perlindungan finansial dari biaya besar.
“UHC merupakan pembiayaan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Program ini memastikan warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,” tegas Ita.
Fraksi PKS berharap Pemkab Pamekasan dan OPD terkait menjadikan catatan tersebut sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dan penganggaran mendatang, agar manfaat program daerah khususnya kesehatan dapat dirasakan berkelanjutan.
Dengan disampaikannya pendapat akhir seluruh fraksi, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya masuk ke tahap berikutnya sesuai mekanisme.(Jo)
