Situbondo, NET88.CO – Ketua Umum LSM PERKASA, Cak Sadik, menyoroti dugaan praktik pemotongan dana (fee) dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Situbondo.
Dugaan tersebut mengarah pada adanya pemotongan dana bantuan yang diterima kelompok penerima manfaat, baik Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/HIPPA) maupun kelompok masyarakat (Pokmas).
Berdasarkan data yang dihimpun, pada pelaksanaan P3-TGAI Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Situbondo terdapat 42 titik kegiatan dengan nilai bantuan sebesar Rp195 juta untuk setiap kelompok penerima manfaat.
Menurut hasil investigasi awal yang dilakukan pihaknya, terdapat dugaan permintaan atau pemotongan dana berupa fee sebesar 30 hingga 35 persen setelah dana bantuan masuk ke rekening kelompok penerima.
Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan aspirasi atau usulan dari pihak tertentu.
Cak Sadik menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka akan berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.
“Bagaimana mau menghasilkan bangunan yang berkualitas apabila potongan fee yang dibebankan kepada kelompok penerima sangat besar. Belum lagi harga material bangunan saat ini juga mengalami kenaikan. Akibatnya tentu kelompok yang dirugikan karena harus tetap menyelesaikan pekerjaan dengan anggaran yang sudah berkurang,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan fee proyek, Cak Sadik juga mempertanyakan optimalisasi peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pelaksanaan program tersebut.
“Dalam pelaksanaan P3-TGAI telah dialokasikan Biaya Operasional Pendamping (BOP) TPM sebesar 5 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya alokasi tersebut, TPM semestinya menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan, pengawasan administrasi maupun teknis secara optimal,” katanya.
Namun, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan gambar perencanaan maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Beberapa pekerjaan bahkan dinilai memiliki kualitas yang kurang maksimal,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kelompok penerima manfaat yang diduga bermasalah serta langkah yang akan ditempuh, Cak Sadik mengaku pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi.
“Sebagian besar data sudah kami kantongi dan tinggal melakukan pelaporan sambil tetap melanjutkan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket),” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya informasi mengenai salah satu desa yang ketua HIPPA dan bendaharanya mengajukan pengunduran diri sebelum pelaksanaan proyek dimulai.
“Alasannya karena khawatir akan menjadi temuan di kemudian hari. Mereka menilai apabila proyek tetap dilanjutkan dengan kondisi yang ada, pelaksanaannya tidak akan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” ungkapnya.
Cak Sadik berharap aparat penegak hukum (APH) dapat segera melakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Saya berharap dengan laporan awal nanti APH bisa segera melakukan OTS (On The Spot), sehingga dapat diketahui secara jelas proses pelaksanaan program tersebut dan apabila ditemukan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pemotongan dana dalam pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Situbondo.
(Redaksi NET88.CO)
