Pamekasan, NET88.CO –
BEM Madura Raya menggelar Konsolidasi Akbar II di Pamekasan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan, serta seluruh Ketua BEM di setiap Perguruan Tinggi se-Pulau Madura, Sabtu 4 Juli 2026.
Konsolidasi ini merupakan forum konsolidasi dan kajian strategis terkait kondisi perekonomian serta tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura.
ANGKA KEMISKINAN MADURA MASIH TINGGI, PEMERINTAH HARUS BERTINDAK TEGAS
Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Juna, menyampaikan bahwa tingginya persentase angka kemiskinan di Madura harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten/Kota se-Madura dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami menilai ada 4 sektor utama yang harus segera dibenahi: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Perekonomian,” tegas Juna.
HASIL KAJIAN DAN TUNTUTAN BEM MADURA RAYA:
- Sektor Pendidikan
Kondisi pendidikan di 4 Kabupaten di Madura masih belum memadai. Ditemukan infrastruktur dasar pendidikan rusak di pelosok, kualitas tenaga pendidik belum merata, serta rendahnya angka partisipasi sekolah.
BEM Madura Raya juga menyoroti penyaluran dana BOSP jenjang SD hingga SMA. “Dana tersebut harus dikawal sampai kepada siswa sebagai penerima hak. Kami mengutuk keras segala bentuk penyelewengan dan pemotongan dana yang tidak sesuai prosedur,” ujar Juna. BEM mendesak Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh. - Sektor Kesehatan
Pelayanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu harus dipastikan. Jaminan kesehatan adalah satu-satunya harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tidak diskriminatif. - Sektor Perekonomian dan Kawasan Ekonomi Khusus
BEM Madura Raya mengkaji urgensi penetapan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] sesuai UU No. 11 Tahun 2020.
Berdasarkan data, Madura merupakan penghasil garam dapur terbesar di Indonesia dengan kontribusi 35% – 40% dari produksi garam nasional. Selain itu, tembakau Madura memiliki keunggulan komparatif.
Namun, petani tembakau saat ini masih menghadapi persoalan harga yang tidak berpihak dan cenderung merugikan. “Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Madura sangat layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KEK. Pemerintah harus objektif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Madura,” tegas Juna. - Sektor Infrastruktur
Kondisi jalan raya Provinsi di Pulau Madura banyak yang rusak dan tidak terawat. Padahal infrastruktur adalah indikator utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Jalan yang layak akan memudahkan mobilitas niaga masyarakat Madura baik di dalam maupun luar pulau.
Melalui Konsolidasi Akbar II ini, BEM Madura Raya menyatakan sikap dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah 4 Kabupaten di Madura untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan berpihak dalam upaya pengentasan kemiskinan.
BEM Madura Raya berkomitmen akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi lagi marginalisasi terhadap masyarakat Pulau Madura.(Jo)
