SUMENEP NET88.CO –
Publik Sumenep kini tidak lagi hanya melihat persoalan ini sebagai isu rangkap jabatan biasa. Sorotan sudah mengarah pada satu hal yang lebih serius, yakni kelayakan dan efektivitas Sutan Hadi Tjahyadi dalam memegang dua jabatan strategis sekaligus di tengah kondisi kesehatan yang disebut belum sepenuhnya pulih. Di satu sisi, ia adalah anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDIP. Di sisi lain, ia juga duduk sebagai Ketua KONI Sumenep. Dua jabatan ini bukan jabatan pajangan, melainkan amanah besar yang sama-sama menuntut tenaga, fokus, dan kehadiran penuh.
Di sinilah persoalan mulai terasa terang. Ketika satu orang memegang dua peran besar, sementara kondisi fisiknya belum benar-benar pulih, maka publik sangat wajar bertanya: apakah dua jabatan itu masih dijalankan untuk kepentingan pelayanan, atau justru hanya dipertahankan demi status dan pengaruh?
Pertanyaan itu tidak lahir dari kebencian. Ia muncul dari kenyataan yang dilihat masyarakat sendiri. DPRD membutuhkan wakil rakyat yang aktif, hadir, bekerja, dan benar-benar menyuarakan kepentingan publik. Sementara KONI membutuhkan ketua yang tidak sekadar tercantum dalam struktur, tetapi mampu memimpin organisasi, mengonsolidasikan cabang olahraga, serta memastikan pembinaan atlet berjalan dengan arah yang jelas. Dua jabatan ini sama-sama butuh energi penuh. Tidak bisa dijalankan setengah napas.
Karena itu, kondisi kesehatan yang menjadi sorotan publik seharusnya tidak dianggap sebagai isu sampingan. Justru di situlah letak inti persoalannya. Bila benar kesehatan belum sepenuhnya pulih, maka memaksakan diri tetap bertahan di dua kursi penting hanya akan melahirkan satu kesan: jabatan sedang dipertahankan, sementara efektivitas kerja mulai dipertanyakan.
Kondisi di internal KONI Sumenep makin memperjelas situasi itu. Ketika aktivitas organisasi lebih banyak dijalankan oleh Ketua Harian Abdul Kadir Al Mahdaly, publik tentu membaca adanya fakta bahwa ketua definitif belum sepenuhnya mampu menjalankan peran secara aktif. Fakta seperti ini sulit ditutup dengan narasi normatif. Sebab publik menilai dari kenyataan di lapangan, bukan dari pembelaan di atas kertas.
Masalahnya, jabatan publik bukan ruang untuk mempertahankan simbol. Jabatan publik adalah amanah yang ukurannya sederhana: bisa dijalankan atau tidak. Jika tidak bisa dijalankan penuh, maka harus ada keberanian untuk jujur. Bila masih sanggup, buktikan dengan kerja nyata. Bila tidak, maka ambil keputusan yang terhormat. Jangan biarkan lembaga berjalan dalam situasi serba tanggung hanya karena satu orang enggan menentukan prioritas.
Dalam konteks ini, publik pantas menuntut ketegasan. Sutan Hadi harus memilih. Tetap fokus sebagai anggota DPRD Sumenep dengan seluruh konsekuensi tanggung jawabnya, atau memberi kepastian terhadap keberlangsungan kepemimpinan KONI Sumenep. Di luar itu, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: pemulihan kesehatan harus menjadi prioritas. Sebab tidak ada jabatan apa pun yang layak dipaksakan bila kondisi fisik belum benar-benar memungkinkan.
Lebih dari itu, mempertahankan dua jabatan dalam situasi seperti sekarang justru berpotensi merusak wibawa dua lembaga sekaligus. DPRD bisa dinilai tidak mendapatkan representasi maksimal dari anggotanya. KONI pun berisiko berjalan tanpa kepemimpinan definitif yang benar-benar aktif. Jika ini terus dibiarkan, maka publik akan sampai pada kesimpulan yang lebih keras: jabatan dipelihara, tetapi amanahnya dibiarkan menggantung.
Tidak ada yang salah dengan mundur selangkah demi pemulihan. Tidak ada yang memalukan dalam mengakui keterbatasan. Yang keliru justru ketika keterbatasan itu tidak diikuti dengan kejujuran dan keputusan. Seorang pejabat publik seharusnya memberi contoh tentang tanggung jawab moral, bukan mempertontonkan keraguan yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
Pada akhirnya, masyarakat Sumenep tidak butuh pejabat yang sekadar punya banyak jabatan. Masyarakat butuh figur yang mampu bekerja penuh, berpikir jernih, dan hadir utuh untuk lembaga yang dipimpinnya. Karena itu, saatnya jujur pada publik. Pilih jabatan yang benar-benar mampu dijalankan, atau fokus pulihkan kesehatan sebelum semuanya berubah menjadi beban, kritik, dan hilangnya kepercayaan.
Sebab bila dua jabatan terus dipertahankan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, maka pertanyaan publik akan semakin tajam: ini soal pengabdian, atau sekadar enggan melepaskan posisi?
Penulis : Asmuni Bara
