SAMPANG.NET88.CO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Camplong kembali menjadi sorotan tajam, menu yang dibagikan pada Senin (02/03) oleh Yayasan Babur Rizki selaku penyelenggara dinilai tidak mencerminkan akumulasi anggaran tiga hari sebesar Rp30.000 per siswa.
Dokumentasi yang diterima media menunjukkan paket berisi satu ekor ikan, satu potong tahu/tempe, satu butir telur, satu apel, satu jeruk, serta satu susu kemasan kecil, sejumlah wali murid mempertanyakan kesesuaian komposisi tersebut dengan nilai rapelan Rp30.000 atau Rp10.000 per hari yang sebelumnya disebutkan.
“Kalau memang tiga hari tiga puluh ribu, angka dan realisasinya harus bisa diuji, jangan berhenti di pernyataan normatif,” ujar salah satu wali murid.
Keluhan ini bukan yang pertama, pada pekan sebelumnya, protes serupa telah disampaikan orang tua siswa, saat itu, pihak penyelenggara menyebut akan melakukan evaluasi, namun menurut wali murid, tidak ada penjelasan terbuka terkait rincian anggaran maupun mekanisme pengelolaan dana, dan persoalan kembali terulang.
Di tengah polemik tersebut, masyarakat juga mempertanyakan informasi mengenai adanya insentif operasional dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta per hari bagi penyelenggara, tapi mengapa masih terjadi pengurangan nilai paket yang diterima siswa.
“Kalau memang sudah ada keuntungan operasional jutaan rupiah per hari, kenapa masih ada dugaan pengurangan hak siswa? Ini yang membuat publik curiga,” ujar Agus Sugito, pemerhati kebijakan publik. Selasa (04/02)
Agus menilai, jika selisih anggaran benar terjadi dan dilakukan secara berulang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan serius dalam pengelolaan dana program. “Kalau anggaran tidak sesuai realisasi dan terus berulang, itu bisa disebut sebagai praktik korupsi berkedok program gizi,” tegasnya.
Masyarakat mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) pusat turun langsung melakukan audit yayasan Babur Rizki Camplong, audit dinilai penting untuk memastikan tidak ada selisih antara anggaran yang dialokasikan dan paket yang diterima siswa.
Di tengah sorotan tersebut, beredar informasi mengenai dugaan adanya keterkaitan pengelolaan MBG ini dengan figur anggota dewan tingkat pusat, informasi itu belum terverifikasi secara resmi, namun isu yang berkembang luas di masyarakat memunculkan persepsi bahwa pengawasan terhadap yayasan belum berjalan optimal meski keluhan telah berulang kali muncul.
Sementara itu, Eko yang disebut sebagai Kepala SPPG Babur Rizki telah dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp terkait kesesuaian anggaran rapel tiga hari tersebut, pesan telah terbaca, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi. (Fit)
