BOGOR NET88.CO — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 resmi digelar Senin (2/2/2026) di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor. Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Rakornas dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, S.H., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumenep. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nislianudin, S.H., M.H., Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., serta Dandim 0827/Sumenep Letkol Arm. Bendi Wibisono, S.E., M.Han.
Kehadiran lengkap pimpinan daerah tersebut menegaskan soliditas dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengawal agenda strategis nasional, baik dalam percepatan pembangunan maupun penguatan stabilitas politik dan kebangsaan di daerah.
Rakornas mempertemukan pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan, mengunci arah pembangunan nasional, serta memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep, Drs. Achmad Dzulkarnain, M.H., menegaskan bahwa Rakornas memiliki arti strategis tidak hanya dari sisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan persatuan bangsa.
“Rakornas ini menjadi forum penting untuk memastikan sinergi pusat dan daerah berjalan seimbang, baik dalam implementasi program prioritas Presiden maupun dalam menjaga stabilitas politik dan kebangsaan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali menjadi sorotan. Selama bertahun-tahun, Kesbangpol kerap dilekati stigma sebagai “tempat parkir” pejabat, terutama bagi mereka yang dianggap tidak sejalan dengan pimpinan daerah atau berstatus non-job. Persepsi ini muncul karena Kesbangpol tidak mengelola anggaran besar seperti dinas teknis, sehingga sering dipandang kurang prestisius dalam struktur birokrasi daerah.
Namun secara struktural, Kesbangpol justru memegang peran strategis sebagai garda depan stabilitas daerah. Lembaga ini bertugas membantu kepala daerah dalam pembinaan ideologi Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, pemeliharaan kehidupan demokrasi, kerukunan umat beragama, hingga pencegahan dan penanganan konflik sosial.
Peran Kesbangpol juga bersinggungan langsung dengan dinamika politik lokal, terutama dalam pendampingan tahapan Pilkada bersama KPU dan Bawaslu serta pengelolaan dana hibah organisasi kemasyarakatan. Karena itu, penempatan pejabat di Kesbangpol kerap dipengaruhi pertimbangan politis, mengingat posisinya berada di wilayah sensitif antara administrasi pemerintahan dan stabilitas politik.
Seiring meningkatnya tantangan polarisasi politik, politik identitas, dan potensi konflik sosial pasca-Pilkada, peran Kesbangpol mulai bergeser ke arah yang lebih substantif. Lembaga ini dituntut tidak lagi sekadar administratif, melainkan menjadi institusi strategis dalam pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial.
Menurut Achmad Dzulkarnain, kehadiran lengkap Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda Sumenep dalam Rakornas 2026 merupakan pesan kuat bahwa daerah siap menjadi garda terdepan dalam mengamankan implementasi kebijakan nasional secara kondusif.
Transformasi peran tersebut menegaskan bahwa Kesbangpol bukan sekadar tempat “parkir” pejabat, melainkan simpul penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keutuhan sosial. Karena itu, penempatan pejabat di Kesbangpol dituntut berbasis profesionalisme dan kapasitas, bukan semata pertimbangan politis jangka pendek, agar sinergi pusat dan daerah benar-benar terwujud menuju Indonesia Emas 2045.
Moo/Red
