SUMENEP NET88.CO — Temuan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa lauk ikan dan ayam yang diduga berulat di SD Negeri Talang 2, Kecamatan Saronggi, membuka kembali persoalan serius dalam pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Sumenep. Di tengah skala sasaran ribuan siswa dan sistem pengawasan berlapis, diamnya pengelola serta pendamping TNI–Polri justru memicu kegelisahan publik dan menuntut kejelasan.
Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG Syita Ananta tersebut diketahui menyasar 2.380 siswa-siswi dari 43 sekolah, mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK di wilayah Kecamatan Saronggi. Besarnya cakupan penerima manfaat menjadikan kualitas menu dan efektivitas pengawasan sebagai aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan penyaluran Program SPPG ini melibatkan Babinsa Koramil 0827/06 Saronggi, serta didukung Yayasan Rumah Juang Garuda Emas sebagai mitra pelaksana. Namun meskipun secara normatif pengawasan dilakukan secara berlapis, temuan menu bermasalah di salah satu sekolah justru memunculkan pertanyaan publik tentang sejauh mana pengawasan tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
Sorotan kian menguat ketika latar belakang pengelola SPPG Syita Ananta mulai menjadi perhatian. Sosok yang tercatat aktif dan disebut-sebut terkait dengan pengelolaan SPPG tersebut adalah Kusriyanto, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra tingkat provinsi, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pamekasan.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak SPPG Syita Ananta maupun dari Kusriyanto terkait struktur pengelolaan, peran personal, serta mekanisme pengawasan internal SPPG. Kebungkaman tersebut dinilai memperluas ruang tafsir dan spekulasi di tengah masyarakat, terlebih di saat program sedang menghadapi sorotan tajam.
Tokoh masyarakat Desa Talang, Bambang Supratman, S.H., menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah latar belakang politik siapa pun, melainkan jaminan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang layak dan aman.
“Program ini menyasar ribuan siswa. Ketika ditemukan menu bermasalah lalu semua pihak diam, publik wajar mempertanyakan di mana fungsi pengawasan. Ini soal tanggung jawab, bukan soal politik,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti diamnya unsur pendamping TNI–Polri, yang secara normatif dihadirkan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan standar. Menurutnya, ketiadaan penjelasan terbuka justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional yang seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Secara jurnalistik, redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi dengan koordinator sppg kabupaten sumenep via telpon selulernya dan kepada pihak SPPG Syita Ananta, unsur pendamping, serta pihak-pihak terkait lainnya. Namun hingga berita ini dipublikasikan dan keterbatasan informasi belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Rentetan kasus MBG bermasalah di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep sebelumnya menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada kualitas menu, tetapi juga pada sistem pengawasan, transparansi pengelola, serta akuntabilitas mitra pelaksana.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan aparat pengawasan, guna memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dijalankan sesuai tujuan, tanpa menyisakan keraguan dan kegelisahan di tengah masyarakat.
Moo/Red
